PALU – Sebanyak 35 kepala keluarga (KK) penyintas Kelurahan Mamboro Perikanan memilih relokasi mandiri, dari jumlah tersebut 12 KK telah menyiapkan lokasi seluas 1.860 meter persegi.
Muchammad Cora, Area Manager Wilayah Palu yayasan Arsistek komunitas (Arkom) Indonesia , Muchammad Cora , dalam diskusi dan sharing pengalaman mengenai penanganan paska bencana dikawasan pesisir dengan metode partisipatif di Sekretariat Aliansi Jurnalis Independen (AJI ) Palu, Jalan Rajawali, Kelurahan Lolu, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Selasa (16/12).
Muchamad Cora, memaparkan pemilihan relokasi mandiri ini, telah melalui berbagai tahapan yang turut melibatkan partisipatif penyintas. “semua kegiatan dilakukan pihaknya, tetap melibatkan partisipatif penyintas,” katanya.
Dia mengatakan, jadi apapun putusan dikeluarkan, merupakan kesepakatan bersama penyintas, pihaknya hanya sebagai fasilitator/mediator. Ia menjelaskan , Arkom sendiri memiliki 5 daerah pendampingan diantaranya, Desa Tompe, kecamatan Sirenja, kabupaten Donggala (dusun 1, 2 dan 3) dengan 534 total jiwa, 405 rumah rusak berat, korban meninggal tiada.
Selanjutnya kata dia, desa Sirenja , kecamatan Tanjung Padang, kabupaten Donggala (dusun 1 dan 2) dengan 291 total jiwa, 187 rumah rusak berat , 2 korban meninggal. Desa Wani II , kec amatan Tanantovea, kabupaten Donggala 532 total jiwa, 93 rumah rusak berat, 12 korban meninggal.
Lebih lanjut kata dia, kampung Mamboro perikanan, Kelurahan Mamboro Barat , Kota Palu 124 total jiwa, 94 rumah rusak berat, 8 korban meninggal. Kampung Mamboro Induk, kelurahan Mamboro, 120 total jiwa, 70 rumah rusak berat, 16 korban meninggal.
Ia mengatakan, dari hasil penjaringan aspirasi penyintas tentang pilihan pembangunan kembali, lokasi Mamboro Induk relokasi, 7 hunian tetap (huntap) PUPR, relokasi mandiri 14 secara individu, 8 kolektif, 32 on site (rusak berat), Mamboro Ikan , 15 hunian tetap (huntap) PUPR, relokasi mandiri 10 secara individu, 59 kolektif, 3 on site (rusak berat).
Kemudian, Wani II 22 hunian tetap (huntap) PUPR, relokasi mandiri 20 secara individu, 0 kolektif, 36 on site (rusak berat). Tompe, 366 hunian tetap (huntap) PUPR, relokasi mandiri 0 secara individu, 44 kolektif, 57 on site (rusak berat). Tanjung Padang, 248 hunian tetap (huntap) PUPR, relokasi mandiri 13 secara individu, 34 kolektif, 68 on site (rusak berat). “Jumlah relokasi mandiri, cukup signifikan, karena faktor penghidupan disekitar laut/pantai dianggap masih cukup menjanjikan,” katanya.
Salahsatu penyintas Mamboro Syamsudin, mengaku lebih memilih relokasi mandiri, dari pada memilih Huntap disediakan PUPR. Dia beralasan, bila memilih Huntap di Tondo, akan jauh dari mata pencaharian utama sebagai nelayan. Ia mengatakan, awalnya memilih relokasi mandiri sekitar 70 KK , seiring waktu serta sosialisasi dari PUPR dan BPBD, ada yang beralih memilih huntap PUPR.
“sekarang tersisa 35 KK memilih relokasi mandiri, tahap awal ini sekitar 12 KK akan mulai melakukan pembangunan, lahanya sudah siap sekitar 1860 meter persegi, ” katanya. Dia mengatakan, lahan tersebut dibeli dengan menggunakan uang talangan dari NGO pendamping, skema pembayaranya diangsur penyintas selama 5 tahun, angsuran setiap bulanya Rp 270 ribu.
“Setiap KK mendapat lahan 10 meter X 10 meter, ” katanya. Penyintas Mamboro lainya, Emi sangat mengapresiasi kerja-kerja dilakukan Arkom , selama melakukan pendampingan baik dari masa tanggap darurat, sampai masa rehab dan rekon saat ini. “Mereka begitu sabar dan tabah meyakinkan warga, ” katanya. ***
Sumber: Kabar Sulteng Bangkit