REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bekerja sama denganRumah Zakat dan DT Peduli meresmikan hunian tetap (huntap) yang diberi nama ‘Kampung BPKH'. Bantuan ini diberikan menyusul bencana alam yang menimpa wilayah Sigi dan Donggala pada 2018 lalu.
“Alhamdululillah, saya bersyukur sekali sudah 14 bulan program ini berjalan akhirnya selesai dengan baik. Mudah-mudahan kami yang diberikan rejeki dan kelebihan memiliki empati dan simpati kepada saudara kita yang kekurangan dan mengalami bencana,” kata Kepala Badan Pelaksana BPKH, Anggito Abimanyu, dalam kegiatan peresmian yang digelar virtual, Selasa (2/2).
Ia menyebut BPKH merupakan lembaga yang mengelola uang dari calon jamaah haji. Dana yang ada dikelola dengan baik sehingga menghasilkan surplus.
Di sisi lain, Abimanyu memaparkan BPKH juga mengelola Dana Abadi Umat, yakni dana yang diperoleh dari hasil efesiensi penyelenggaraan ibadah haji dan dana lain yang sesuai perundang-undangan. Di tahun 2019 BPKH memiliki Dana Abadi Umat sebanyak Rp 3,5 triliun, sementara tahun 2020 sebesar Rp 3,65 triliun.
“Dana itu lantas kita kembangkan. Tahun lalu, dicairkan dana sebesar Rp 156 miliar dan disalurkan untuk kebutuhan masyarakat maupun umat,” lanjutnya.
BPKH disebut beberapa kali telah menyalurkan dana manfaatnya untuk membantu korban bencana. Di antara yang menerima manfaat adalah Sulawesi Barat, Tasikmalaya, dan Tangerang Selatan.
Dengan adanya Kampung BPKH ini, ia berharap hunian yang ada beserta fasilitas di dalamnya bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Ia berpesan kepada masyarakat di Sigi dan Donggala agar memelihara dan menjaga agar bisa digunakan dalam jangka panjang.
Di kesempatan yang sama, CEO Rumah Zakat, Nur Efendi, mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang dilakukan antara pihaknya dengan BPKH dan DT Peduli. Adanya Kampung BPKH diharap dapat memenuhi kebutuhan akan hunian yang ramah gempa dan nyaman.
“Dengan kolaborasi ini, kita bisa meresmikan hunian bagi 193 penerima manfaat. 117 di Donggala dan sisanya di Sigi,” kata dia.
Sumber: Republika