Ratusan penyintas likuifaksi dari Kelurahan Petobo melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dengan membawa tuntutan, menolak di relokasi dan meminta kejelasan Hunian Tetap (Huntap). Kamis, (25/06/2020).
Dalam aksi tersebut masyarakat menolak untuk di relokasi ke huntap Tondo atau Talise, dan mendesak segera melaksanakan pembangunan huntap di lokasi satelit Petobo di area 800.
“Kami meminta kejelasan huntap yang sejak awal masyarakat petobo sudah suarakan dan kita sudah mengambil keputusan tidak mau untuk di relokasi kemanapun,” ungkap Ista salah satu warga korban bencana kepada Alkhairaat.com.
Ia menjelaskan yang di butuhkan adalah revisi SK Huntap, karena dari sejak 2018-2019 sampai hari ini tidak pernah di revisi dan tidak mencantumkan wilayah lokasi Kelurahan Petobo sebagai lahan huntap untuk warga Petobo.
Lanjut ista, lokasi Kelurahan Petobo tidak akan ditinggalkan karena tanah leluhur yang harus dijaga.
“Bagaimanapun kami tidak mau di reloskasi kemanapun karena itu adalah tanah leluhur yang harus kami jaga,” Tegasnya.
Kemudian ia menyayangkan terkait kurangnya transparansi mengenai dana yang di gelontorkan asing, dananya sudah di kemanakan, karena sampai dengan hari ini huntara rusak-rusak, tidak mempunyai kejelasan.
“Kami butuh penaganan yang akuntabilitas melibatkan masyarakat yang transparan, dan jika sampai hari senin hering kami belum di indahkan kami akan datang kembali dan tidur di jalan raya,” pungkasnya.
Sementara itu anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) yang juga Ketua Pansus Padagimo, Budi Luhur Larengi saat menemui masa aksi mengatakan masalah dana bencana itu sudah kami programkan dalam Pansus.
“Sebelumnya kami sudah programkan di awali dari kota palu, tiba-tiba pemerintah mengumumkan untuk tidak melakukan kegiatan di karenakan virus corona, sehingga kantor dewan ini lumpuh hampir dua bulan lebih tidak ada aktivitas apapun, sehingga itu juga yang menghambat program kami” ungkapkanya.
Ia juga mengatakan setelah semua kembali normal akan melanjutkan program kerja pansus yang di awali dari kota palu, titik awalnya di Petobo.
“kami akan memperjuangkan apa yang menjadi tuntutan masyarakat Petobo, memanggil pihak-pihak terkait menagih janji pemerintah, dan mengembalikan hak-hak masyarakat yang terkena bencana,” tutup ketua padagimo Budi Luhur Larengi. (ART)
Sumber: Media Alkhairaat