Ratusan warga Desa Loli Donggala mendatangi kantor bupati untuk mengadukan kejelasan hunian tetap (huntap) pasca musibah bencana gempa/tsunami, Rabu (26/8/2020). Sehari sebelumnya, aksi yang sama dilaksanakan di DPRD Donggala.
Warga Loli yang datang diterima di halaman kantor bupati dengan fasilitas tenda dan kursinya. Warga penyintas diajak berdialog dengan Bupati Donggala Kasman Lassa, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Donggala Akris fatah, Kepala Dinas Pemukiman Perumahan Hapy Handayani Noor serta perwakilan bank penyalur dana stimulan.
Tapi, situasi mulai memanas ketika warga mulai masuk di bawah tenda. Teriakan histeris warga yang didominasi ibu-ibu mengubah suasana riuh gaduh.
“Sampesuvu ku tenang dulu posabara, kita ke sini ingin berdialog dnegan Bupati Kasman Lassa,” kata Korlap Fredi menenangkan massa aksi.
Kemudian Kepala BPBD Donggala Akris Fatah didaulat menjadi pembicara pertama untuk memberikan pemahaman kepada warga penyintas perihal penyaluran stimulant. Tetapi warga penyintas tidak merespons apa yang disampaikan oleh Akris Fatah. Mereka justru meneriaki dengan sumpah serapah sehingga tenda yang berjumlah 10 petak layaknya paduan suara tanpa pemandu warga secara spontan berteriak.
“Nadea dava (banyak bohong), konimo doko deo (makan saja rakus), iyo mo (iya mengerti),” teriak warga.
Mendengar teriakan warga, Bupati Kasman Lassa berdiri mendatangi salah satu korlap Fredi.
“Kalau komiu tidak mau badengar, komiu bicara di depan, kau orang mana sambil menujuk muka korlap yang sedang duduk,” bentak Kasman Lassa.
Mendengar korlapnya ditegur bupati, kekacauan pun tak terindahkan. Secara spontan warga menyerbu ke depan untuk melindungi dan mengamankan korlapnya. Kursi dilempar ke arah bupati tetapi tak sampai mengenai atau melukai bupati. Bupati Kasman Lassa pun diamankan oleh anggota Satpol dan polisi berpakaian preman.
“Pimpinan apa itu, kami datang baik-baik malah ba maki-maki, kita bubar saja, tinggalkan kantor bupati, kita ke DPRD,” teriak korlap Fredi.
Melihat situasi tidak kondusfi polisi tak terpancing untuk melakukan aksi brutal. Pihak keamanan melakukan pendekatan persuasif ke warga penyintas dan meminta untuk tidak melakukan tindakan anarkis.
Sementara di gedung DPRD warga penyintas diterima oleh pimpinan DPRD Donggala Takwin, Sekab Rustam Efendi, Kepala BPBD Akris Fatah dan Kadis Pemukiman dan Perumahan Hapy Handayani.
“Saya tekankan di DPRD ini diri saya menjadi jaminan persoalan stimulan akan kami selesaikan sampai 30 September mendatang,” kata Kepala BPBD Akris di hadapan penyintas bencana.
Mendengar pernyataan Akris tak membuat warga menjadi puas. Hingga pukul 15.00 Wita jual beli argumen masih terjadi antara pihak terkait dengan warga penyintas.
Sumber: Metro Sulawesi