Monitoring Penyediaan Hunian Tetap di Sulawesi Tengah
  • Beranda
  • Catatan Pemantauan
  • Berita Media
  • Dokumen Hunian Tetap
    • Dokumen Bank Dunia
    • Kebijakan Pemerintah
    • Dokumen Pendukung Lainnya
Monitoring Penyediaan Hunian Tetap di Sulawesi Tengah
Partisipatif & Inklusif
  • Beranda
  • Catatan Pemantauan
  • Berita Media
  • Dokumen Hunian Tetap
    • Dokumen Bank Dunia
    • Kebijakan Pemerintah
    • Dokumen Pendukung Lainnya
Berita Media

Huntap Dibangun Sesuai Kebutuhan, Bukan Perencanaan

oleh Redaksi 20/03/2020
oleh Redaksi 20/03/2020 53 dilihat

PALU EKSPRES, PALU– Hunian tetap (Huntap) di empat daerah yang terdampak bencana di Sulawesi Tengah dibangun berdasarkan kebutuhan, bukan perencanaan.

“Kementerian PUPR menangani relokasi dari ZRB, Pemerintah daerah merupakan ujung tombak penyediaan hunian tetap dan kementerian PUPR mendukung pemerintah daerah,” kata Ketua Harian Satgas PUPR Ir. Dedy Permadi, CES  pada rapat koordinasi tentang pemutahiran data untuk menunjang pelaksanaan relokasi pascabencana, Jumat (20/3/2020), di Balai BPJN XIV Palu.

Rapat tersebut dipimpin oleh Asisten Administrasi  Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Ir. Bunga Elim Somba, M.Sc. mewakili Gubernur Sulteng didampingi Ketua Satgas PUPR Dr.Ir.Arie Setiadi Moerwanto, M.Sc..

Lanjut dikatakan Dedy, data hasil verifikasi dan validasi mengenai proses penyediaan hunian tetap, dimana Kementerian PUPR sudah menyelesaikan uji publik yang butuh konfirmasi dari pemerintah daerah dan penetapan secara bertahap untuk penerima hunian tetap melalui SK Bupati/Wali Kota.

“Hunian tetap yang sedang dalam proses pembangunan yaitu di Duyu dan Pombewe sebanyak 630 unit,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Satgas PUPR Dr. Ir.Arie Setiadi Moerwanto, MSc menyampaikan, pada awalnya PUPR merencanakan akan membangun sekitar 11.148 rumah (Kemen. PUPR dan NGO).  Namun terkait dinamikan data dan keadaan di lapangan, maka akan dibangun sesuai kebutuhan yang ada.  Setelah dilakukan verifikasi dan uji public, saat ini kebutuhan huntap berjumlah 7.097, sehingga tidak ada huntap yang tidak dimanfaatkan.

Sekaitan  dengan Huntap Bangga di Kabupaten Sigi, menurutnya, perlu konfirmasi lebih lanjut. Karena warga terdampak bencana (WTB) bukan merupakan terdampak bencana awal.  Sehingga dari fakta lapangan tersebut,  apakah perlu ditetapkan menjadi hunian tetap atau tidak.

“Saat ini, kita dapat lock terlebih dahulu data yang final sehingga kita dapat melanjutinya pada perencanaan,” ujarnya.

Untuk Kota Palu katanya, data masih belum seluruhnya tervalidasi.  Kelurahan yang sduah memvalidasi, sudah bisa difinalkan pembangunannya. Sedangkan bagi kelurahan yang belum tuntas, akan dilakukan pertambahan waktu untuk validasi.

Adapun terkait WTB Kota Palu, menurut Arie,  pihaknya meminta waktu satu minggu untuk menyelesaikan pendataan. Terkait lahan yang belum dibeli katanya,  dapat dibuatkan dahulu perjanjian terkait lahan dimaksud untuk mempercepat proses pembangunannya.

“Terkait Petobo, kita dapat melakukan land consolidation dikarenakan terdapat 777 calon penghuni yang sudah bersedia,” katanya.

Sebelum mengakhir paparannya, Arie mengusulkan agar Pemda membuka loket untuk warga supaya mereka bisa melaporkan dan berkonsultasi. Sehingga Tim Kementerian PUPR bisa membantu warga tersebut.

Asisten Administrasi, Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Ir. Bunga Elim Somba, M.Sc menyampaikan, PUPR telah merencanakan pembangunan Huntap sebanyak 8.000-an unit.  3.000 unit huntap diantaranya melalui bantuan NGO, sehingga terpenuhi kebutuhan sesuai rencana.

Tetapi berdasarkan data validasi dan uji public katanya, hanya berjumlah 7.097 unit. Sehingga masih terbuka peluang untuk memenuhi target sesuai rencana awal.

“Sesuai pesan Bapak Gubernur Sulawesi Tengah bahwa rencana tetap dilanjutkan tetapi harus sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat dan dapat dihindari masyarakat yang menerima bantuan tumpang tindih, jika melihat data yang ada maka masih ada jumlah yang masih bisa ditambahkan,” ujarnya. (**/fit/palu ekspres)

 

Sumber: Palu Ekspres

0 komentar
0
FacebookTwitterWhatsappTelegramLINEEmail
Tulisan sebelumnya
Huntap Duyu Rencana Rampung pada April 2020
Tulisan selanjutnya
Huntap Korban Gempa Palu Selesai April 2020

Tulisan Terkait

Arkom dan Penyintas Tompe Donggala Mulai Bangun Huntap

10/04/2021

Penyintas Likuefaksi Petobo Keluhkan Kinerja PT Waskita Bangun Huntap Mandiri

09/04/2021

BNPB Minta Rehab-Rekon Pascagempa Pasigala Harus Selesai Tahun Ini

01/04/2021

Pansus Dekot Palu: Penanganan Pasca Bencana Tidak “Jolas”

31/03/2021

Tuntut Kepastian Huntap dan Stimulan, Serikat Loli Raya Donggala Blokade...

27/03/2021

Janji Huntap Tak Direalisasikan, Warga Loli Blokir Jalan

27/03/2021

Tinggalkan Komentar Urungkan Balasan

Simpan nama, email, dan situs saya di perambah ini untuk komentar saya selanjutnya.

Tentang Situs Ini

Tentang Situs Ini

Situs ini didedikasikan sebagai media untuk memantau proses pelaksanaan penyediaan hunian tetap bagi korban bencana 28 September 2018 di Sulawesi Tengah.

Pemantauan ini dilakukan oleh Solidaritas Korban Pelanggaran HAM (SKP-HAM) Sulawesi Tengah. Kami memandang perlu untuk melakukan pemantauan ini sebagai bagian dari ikhtiar untuk turut berpartisipasi dalam proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sulawesi Tengah.

Kirim Laporan / Aduan

Jika Anda berkenan untuk mengirim berita, laporan, atau aduan yang terkait dengan proses pelaksanaan dan pembangunan hunian tetap, silahkan buka tautan berikut ini.

Kirim Berita, Laporan, atau Aduan

Alamat Kontak

Alamat Kontak

Rumah Peduli SKP-HAM Sulteng
Jl. Basuki Rahmat Lorong Saleko II
Birobuli Utara - Kota Palu
Phone: +62 818.436.919
WA: +62 818.436.919
Email: [email protected]

@2019 - Didesain dan dikembangkan oleh SKP-HAM Sulteng

id Indonesian
en Englishid Indonesian