Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana meninjau langsung progres pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban gempa di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah (Sultra), Selasa (29/10/2019) siang. Dalam peninjauannya, Presiden mengakui perkembangan proyek tersebut agak terhambat masalah pembebasan lahan.
Kendati demikian, Jokowi memastikan hal tersebut sudah ditangani setelah dia menelepon langsung Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil.
“Ya ini setelah lebih dari setahun memang progress-nya agak lambat karena masalah yang berkaitan dengan pembebasan lahan. Terutama untuk relokasi hunian tetap. Tapi tadi saya pastikan dari pak gubernur, bupati yang ada, saya telepon menteri (Agraria dan Tata Ruang/ATR), alhamdulillah urusan lahan sudah rampung,” ujar Presiden di lokasi proyek Huntap, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Palu, Selasa (29/10/2019).
Menurutnya, setelah masalah lahan selesai, hal berikutnya yang sedang dikerjakan yakni proses lelang. Setelah proyek hunian tetap Duyu ini selesai, proyek serupa di Kabupaten Sigi juga akan dilelangkan, sebelum masuk ke tahapan konstruksi.
“Memang ini bukan pekerjaan kecil, ada 11.000 hunian rumah yang harus kita siapkan, relokasi. Contoh di sini, ini yang sudah siap dikerjakan baru 450 (rumah). Yang di Sigi 1.500 (rumah), tetapi yang dalam proses lelang 500 (rumah). Ini juga semuanya seperti itu,” katanya.
Presiden berharap proses konstruksi bisa segera dimulai di awal tahun. Pengerjaan konstruksi hunian tetap Duyu akan dilakukan secara pararel dengan proyek di Sigi pada Januari 2020.
“Kita harapkan pertengahan sampai akhir tahun bisa diselesaikan semuanya,” ucapnya.
Selain rekonstruksi rumah warga, pemerintah juga akan memperbaiki fasilitas-fasilitas publik seperti bandara dan pelabuhan. Jokowi menyebut, perbaikan akan segera dilakukan setelah proses lelang selesai karena anggaran untuk rehabilitasinya sudah siap.
“Tetapi juga ini butuh waktu. Ini masih dalam proses lelang dan segera dikerjakan ketika sudah selesai,” ujarnya.
Sementara untuk perbaikan di sektor pertanian, Presiden mengatakan pemerintah akan memprioritaskan pengerjaan irigasi. Akan dibangun irigasi untuk mengairi lahan pertanian seluas 1.700 hektare dari total kebutuhan 7.000 hektare yang pengerjaannya dimulai tahun ini.
“Irigasi ini akan dikerjakan terlebih dahulu tahun ini untuk 1.700 hektare tanah pertanian dari kebutuhan 7.000 hektare. Ini akhir tahun depan selesai, kemudian 2021 akan diselesaikan semuanya untuk yang 7.000 hektare,” katanya.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana dalam peninjauan ini antara lain, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sosial Juliari Batubara, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola dan Wali Kota Palu Hidayat.
Indonesian
English