PALU – Pemerintah melalui Kementerian PUPR terus berupaya menyelesaikan pembangunan perumahan bagi penyintas atau korban bencana alam gempa bumi dan tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala. Sejumlah lokasi telah disiapkan Kementerian PUPR untuk pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi para pengungsi di Sulteng yakni di Kelurahan Duyu dan Kelurahan Tondo di Kota Palu dan Desa Pombewe di Kabupaten Sigi. Selain itu juga Huntap akan dibangun pada lokasi lokasi satelit yakni di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala.
“Ada beberapa lokasi untuk pembangunan Huntap bagi pengungsi bencana alam di Sulteng yakni di Duyu, Tondo, Pombewe dan beberapa lokasi Satelit di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid saat melakukan peninjauan lokasi pembangunan Huntap pengungsi bencana alam di Kelurahan Duyu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (24/11/2019) kemarin.
Dalam kunjungan kerjanya tersebut, Dirjen Penyediaan Perumahan didampingi oleh Project Management Unit Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Program (PMU CSRRP) atau Kepala Program rehabilitasi dan Rekonstruksi Hunian di Sulawesi Dedi Permadi, Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Tengah Hujurat dan Pejabat Pembuat Komitmen Hunian Tetap SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Tengah Rezki Agung.
Khalawi menjelaskan, Kementerian PUPR saat ini tengah melakukan tender untuk pembangunan Huntap tahap pertama. Di Kelurahan Duyu rencananya akan dibangun 450 unit Huntap.
“Saat ini kami sedang melakukan tender untuk proyek Huntap tahap pertama yakni sebanyak 630 unit rumah. Kami juga sudah membangun rumah contoh untuk Huntap pengungsi,” katanya.Rumah contoh Huntap yang dibangun Kementerian PUPR, kata Khalawi, menggunakan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) yang dikembangkan oleh Puslitbangkim Kementerian PUPR. Sedangkan untuk harga per unit Huntap yang akan dibangun adalah senilai Rp 50 juta.
Harga kontrak Huntap, kata Khalawi, sudah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa penyaluran bantuan Huntap bagi pengungsi bencana alam seperti di Lombok, Palu, Banten dan daerah lainnya adalah Rp 50 juta.
Adapun tipe Huntap yang akan dibangun Kementerian PUPR nantinya adalah rumah tipe 36. Hunian tersebut akan dibangun di atas tanah seluas 150 meter persegi yakni berukuran 10 x 15 meter. Pemanfaatan teknologi Risha yang menggunakan panel dari beton diharapkan dapat membuat hunian tersebut lebih tahan terhadap guncangan gempa.
“Untuk tahun ini kami mentargetkan bisa melakukan tender untuk 1.600 unit Huntap bantuan dari Bank Dunia. Kami juga berkoordinasi dengan Yayasan Budha Tzu Chi yang juga ikut membangun Huntap di Palu. Sedangkan tahun depan kami berencana membangun 7.100 unit Huntap untuk masyarakat yang rumahnya rusak akibat terdampak gempa bumi yang mengguncang Palu pada 28 September 2018 lalu,” katanya.
Lebih lanjut, Khalawi menerangkan, pihaknya berharap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bisa membantu proses penyediaan lahan untuk lokasi Huntap tersebut. Pihaknya tidak ingin nantinya ke depan ada sengketa terkait permasalahan tanah yang digunakan untuk lokasi pembangunan tersebut.
“Kami berharap Pemerintah Provinsi Sulteng bisa segera memberikan kepastian lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan Huntap karena masyarakat sudah menunggu hunian yang layak huni,” katanya.
Sumber: Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjet Penyediaan Perumahan Kementrian PUPR