Masih Ada 3.700 KK Lebih Belum Tempati Hunian Tetap

21 dilihat

Ditulis oleh

Pemerintah Kota Palu menetapkan sebanyak kurang lebih 3.700 Kepala Keluarga (KK) lagi yang belum menempati relokasi Hunian Tetap (Huntap), baik Huntap Kawasan yang dibangun oleh Kementerian PUPR maupun Huntap Satelit yang dibangun oleh pemerintah daerah.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu Presli Tampubolon, menyebut, berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Tengah pada tahun 2018, bangunan Hunian Tetap yang akan dibangun sebanyak 6.504 unit, tersebar di kelurahan Tondo (Tondo I dan II), kelurahan Talise, kelurahan Petobo dan Lere.

Ribuan unit Huntap yang akan dibangun oleh Kementerian PUPR maupun dari pemerintah setempat itulah nantinya akan ditempati oleh masyarakat terdampak bencana alam 28 September 2018 dari zona merah, khususnya masyarakat dari kelurahan Petobo, Balaroa dan masyarakat terdampak di pesisir pantai karena tsunami.

“Capaian kita sekarang yang sudah dibangun dan sudah dihuni itu 2.067 unit Huntap,” kata Presli Tampubolon kepada SultengNews.com, Senin (7/2/2022).

“Sisanya sekarang kita akan membangun lagi kurang lebih 3.700 unit Huntap. Inilah yang akan di relokasi ke Tondo II sebanyak 1.933 unit, Talise 1.004 unit. Begitu juga Petobo yang direncanakan baru-baru ini 676 unit huntap, dan itu akan disesuaikan kembali nanti dengan luasan terhadap lahan yang bisa mengakomodir jumlah penduduk atau warga yang terdampak dan harus direlokasi,” sambung Presli.

Kemudian, selain dengan pembangunan Huntap kawasan di tiga lokasi tersebut, Pemerintah Kota Palu telah berupaya pula untuk mengakomodir permintaan warga kelurahan Lere (profesi nelayan), untuk sejatinya pula bakal membangun Hunian Tetap (Huntap) di lokasi eks Rusunawa Lere.

“Ada juga huntap misalnya di Lere, baru-baru ini di rencanakan kembali sebanyak 45 unit. Semoga bisa memenuhi permintaan dari masyarakat setempat karena tidak ingin di relokasi ke kelurahan lainnya,” katanya.

Presli Tampubolon akui, dengan keseriusan dari Pemerintah Kota Palu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, pemerintah pusat (PUPR), serta upaya keinginan dari Wakil Presiden RI Makruf Amin ingin mempercepat penyelesaian pembangunan Huntap kawasan di lokasi tersebut, saat ini hasil perkembangannya terkait penyelesaian lahan telah menemui titik terang.

“Kepada pihak-pihak lainnya termasuk warga masyarakat setempat supaya semua dapat mendukung dan semua dapat memberikan support, sehingga dalam waktu dekat sesuai dengan arahan wakil presiden bisa sudah dibangun Huntap tersebut,” ujarnya.

“Dalam waktu dekat akan ada pembangunan,” bebernya.

Selanjutnya, tegas Presli, berdasarkan Kepres Nomor 10 Tahun 2018, mestinya dalam penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam 28 September 2018 harus berakhir dua tahun.

Hanya saja, karena berbagai dinamika yang terjadi di lapangan sehingga hal tersebut belum sesuai dengan yang diharapkan bersama oleh masyarakat kota Palu.

“Dengan berbagai dinamika yang terjadi kami sampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan mohon bersabar. Proses-proses ini terus kita lakukan dan mohon dukungan dari berbagai pihak, terutama kepada masyarakat setempat,” tutup Presli Tampubolon.

 

Sumber: Sulteng News

Tinggalkan Komentar