Monitoring Penyediaan Hunian Tetap di Sulawesi Tengah
  • Beranda
  • Catatan Pemantauan
  • Berita Media
  • Dokumen Hunian Tetap
    • Dokumen Bank Dunia
    • Kebijakan Pemerintah
    • Dokumen Pendukung Lainnya
Monitoring Penyediaan Hunian Tetap di Sulawesi Tengah
Partisipatif & Inklusif
  • Beranda
  • Catatan Pemantauan
  • Berita Media
  • Dokumen Hunian Tetap
    • Dokumen Bank Dunia
    • Kebijakan Pemerintah
    • Dokumen Pendukung Lainnya
Berita Media

Membedah Potensi Konflik Penanganan Bencana

oleh Redaksi 03/10/2019
oleh Redaksi 03/10/2019 47 dilihat

PALU – Berdasarkan sejarah kebencanaannya, Sulawesi Tengah (Sulteng) merupakan daerah dengan potensi bencana yang cukup tinggi, tetapi masyarakat Sulteng cenderung menjadi masyarakat pelupa. Sehingga, ketika terjadi bencana berikutnya, banyak masyarakat yang tidak siap menghadapinya, termasuk juga pemerintah.

Pemerhati kebencananaan Sulteng, Drs. Abdullah, MT, pada kegiatan Ngopi Bareng dan Diskusi Mengenai Kebencanaan, yang diinisiasi oleh Pasigala Centre bersama Sikola Mombine, pekan lalu, bertempat di salah satu kafe di Kota Palu. Kegiatan ini merupakan sarana refleksi dan evaluasi penanganan dan penanggulangan bencana Sulteng selama setahun.

Antropolog Universitas Tadulako (Untad), Drs. Muh. Marzuki, M.Si menjelaskan, persoalan lupa tersebut, karena masyarakat asli Sulteng tidak memiliki budaya tulis, melainkan budaya tutur. Ditambah Sulteng kata dia, merupakan daerah transmigrasi tertinggi ke-7 di Indonesia, sehingga sejarah kegempaan yang sebelumnya hanya diwariskan secara tutur, kemudian terlupakan oleh generasi berikutnya dan juga masyarakat pendatang.

Hal lain yang disorot oleh Marzuki, terkait penanganan bencana di Sulteng, yang menurutnya ditangani dengan pendekatan model barak, yang bertentangan dengan sistem model kultur daerah. Menurutnya, hal ini akan berpotensi untuk menimbulkan konflik sosial.

Potensi konflik ini kemudian diperjelas oleh Direktur Sikola Mombine, Risnawati, yang telah bekerja mendampingi masyarakat penyintas sejak masa tanggap darurat, hingga masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Salah satu potensi tersebut kata dia, adalah model pembangunan huntara dan huntap yang tidak berprespektif gender, yang kemudian menurutnya, meningkatkan kasus kekerasan terhadap perempuan, berupa pelecehan, pengintipan, pemerkosaan, dan tindak kekerasan lainnya.

Persoalan-persoalan lain terkait penanganan bencana selama satu tahun ini, juga dipaparkan oleh Sekretaris Jenderal Pasigala Center, Khadafi Badjerey, yang banyak melakukan kerja advokasi forum-forum korban bencana, di wilayah kabupaten Sigi, Donggala dan Kota Palu. Hal yang paling ditekankan oleh Khadafi, terkait efektivitas kerja satgas bentukan pemerintah pusat, yang kemudian dinilai menghambat kerja-kerja penanggulangan bencana oleh pemerintah di daerah. Oleh karena itu, Khadafi mendorong agar satgas tersebut dibubarkan.

Kegiatan ini ditutup dengan pembacaan resolusi penanganan bencana. Beberapa resolusi itu di antaranya, desakan pembubaran satgas bentukan pemerintah pusat, membangun pusat informasi dan aduan bencana, pelibatan masyarakat dalam pengumpulan data, serta desakan pemenuhan seluruh kebutuhan dasar korban, juga memprioritaskan penanggulangan bencana berbasis hak. ***

 

Sumber: Kabar Sulteng Bangkit

0 komentar
0
FacebookTwitterWhatsappTelegramLINEEmail
Tulisan sebelumnya
Cerita Nelayan Lere yang Menolak Relokasi
Tulisan selanjutnya
Rapat Evaluasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana, BPN Diminta Tidak Perpanjang Izin HGB

Tulisan Terkait

Arkom dan Penyintas Tompe Donggala Mulai Bangun Huntap

10/04/2021

Penyintas Likuefaksi Petobo Keluhkan Kinerja PT Waskita Bangun Huntap Mandiri

09/04/2021

BNPB Minta Rehab-Rekon Pascagempa Pasigala Harus Selesai Tahun Ini

01/04/2021

Pansus Dekot Palu: Penanganan Pasca Bencana Tidak “Jolas”

31/03/2021

Tuntut Kepastian Huntap dan Stimulan, Serikat Loli Raya Donggala Blokade...

27/03/2021

Janji Huntap Tak Direalisasikan, Warga Loli Blokir Jalan

27/03/2021

Tinggalkan Komentar Urungkan Balasan

Simpan nama, email, dan situs saya di perambah ini untuk komentar saya selanjutnya.

Tentang Situs Ini

Tentang Situs Ini

Situs ini didedikasikan sebagai media untuk memantau proses pelaksanaan penyediaan hunian tetap bagi korban bencana 28 September 2018 di Sulawesi Tengah.

Pemantauan ini dilakukan oleh Solidaritas Korban Pelanggaran HAM (SKP-HAM) Sulawesi Tengah. Kami memandang perlu untuk melakukan pemantauan ini sebagai bagian dari ikhtiar untuk turut berpartisipasi dalam proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sulawesi Tengah.

Kirim Laporan / Aduan

Jika Anda berkenan untuk mengirim berita, laporan, atau aduan yang terkait dengan proses pelaksanaan dan pembangunan hunian tetap, silahkan buka tautan berikut ini.

Kirim Berita, Laporan, atau Aduan

Alamat Kontak

Alamat Kontak

Rumah Peduli SKP-HAM Sulteng
Jl. Basuki Rahmat Lorong Saleko II
Birobuli Utara - Kota Palu
Phone: +62 818.436.919
WA: +62 818.436.919
Email: [email protected]

@2019 - Didesain dan dikembangkan oleh SKP-HAM Sulteng

id Indonesian
en Englishid Indonesian