Panitia Khusus Palu, Donggala, Sigi dan Parigi Moutong (Pansus Padagimo) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (sulteng), Selasa 22 Juli 2020 kembali menggelar pertemuan dengan pemerintah Kota Palu, khusus membahas upaya pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi 1.300 kepala keluarga di Kelurahan Petobo, Kota Palu.
Meskipun tanpa kehadiran langsung Wali Kota Palu, Hidayat, Pansus Padagimo tetap mengulurkan tangan membantu pemerintah Kota Palu mengurai masalah yang dialami. Pansus menyadari penanganan pasca bencana alam 28 September 2020 perlu melibatkan semua pihak.
Pertemuan yang berlangsung selama enam jam di ruang rapat utama DPRD Sulteng menjadi antiklimaks karena yang mewakili Wali Kota Palu tidak ada yang bisa mengambil keputusan. Karenaitulah Pansus Padagimo ingin mendengar suara Wali Kota Palu langsung sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat Petobo.
“Sejak awal kami sudah katakan Pansus Padagimo dalam bekerja bukan melakukan investigasi, tetapi ingin membantu menyelesaikan masalah. Deadline rehab rekon semakin dekat, tetapi di Petobo tidak ada progres. Masyarakat tidak punya kepastian, perlu kepedulian kita bersama,” ujar Budi Luhur usai mempin jalannya rapat.
Dari hasil pertemuan dengan perwakilan pemerintah Kota Palu, bertemu langsung dengan Wali Kota Palu menjadi poin penting.
“Meskipun Pansus hanya diterima di tangga kantor wali kota, Pansus siap asalkan bisa mendengar langsung dari mulut wali Kota Palu. Karena yang terucap dari mulut wali kota jauh lebih kuat sebagai acuan menyelesaikan masalah di Petobo,” tutur Budi Luhur.
Sayangnya beberapa kali upaya Pansus menemui wali kota selalu terhalang. Momentum RDP kemarin, Pansus meminta kepada Asisten II Kota Palu, Denny Taufan, untuk menyampaikan kepada Wali Kota Palu, Hidayat supaya mau menerima Pansus Padagimo.
Sumber: Metro Sulawesi