Panitia Khusus rehabilitasi dan rekonstruksi DPRD Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah meminta pemerintah kota setempat agar mengevaluasi progres pembangunan hunian tetap berbasis relokasi mandiri.
“Banyak keluhan masyarakat kami terima terhadap kegiatan pembangunan huntap ini, oleh karena itu PT Waskita Karya lebih jeli melihat perusahaan lokal yang di sub kontrakan atas proyek tersebut, dan pemerintahan setempat perlu mengambil langkah cepat,” kata Ridwan H Basatu, anggota Pansus rehab-rekon DPRD Palu, yang dihubungi di Palu, Jumat malam.
Menurut dia, PT Waskita Karya sebagai pelaksana proyek konstruksi pembangunan hunian skema relokasi mandiri korban gempa, tsunami dan likuefaksi Palu ikut bertanggung jawab atas keterlambatan pekerjaan yang dikerjakan kontraktor lokal.
Selain Pemkot Palu, Pansus juga meminta Pemerintah Sulteng maupun instansi vertikal di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) perlu mengevaluasi perusahaan yang terlibat.
“Dari 160 warga terdampak bencana (WTB) ikut skema relokasi mandiri di Palu, Kelurahan Petobo paling banyak yakni 95 WTB, dalam perjalanannya dilakukan tahapan yakni sekitar 30 unit lebih, namun yang terealisasi saat ini belum mencapai angka tersebut, olehnya persoalan ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah,” ujar Ridwan yang juga Ketua Komisi B DPRD Palu.”Dari 160 warga terdampak bencana (WTB) ikut skema relokasi mandiri di Palu, Kelurahan Petobo paling banyak yakni 95 WTB, dalam perjalanannya dilakukan tahapan yakni sekitar 30 unit lebih, namun yang terealisasi saat ini belum mencapai angka tersebut, olehnya persoalan ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah,” ujar Ridwan yang juga Ketua Komisi B DPRD Palu.
Dia menilai, pada persoalan ini, warga calon penerima huntap tidak boleh disalahkan, karena mereka adalah penerima. Semestinya, apa yang dituntut warga perlu disikapi dengan cepat agar proses penanganan kegiatan konstruksi tidak terhambat.
Salah satu contoh, katanya, keluhan WTB korban gempa dan likuefaksi Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan atas progres kegiatan konstruksi huntap mandiri yang dinilai lamban.
Yang mana, aspirasi disuarakan secara tertulis itu menyebut tidak ada keseriusan PT Waskita Karya dalam melaksanakan pembangunan hunian.
“Adanya aspirasi warga seperti ini, tentunya perusahaan yang melaksanakan proyek tersebut harus menggenjot pekerjaan. Penyitaan bencana sudah jenuh tinggal di huntara, apalagi saat ini sudah tiga kali mereka menjalani bulan puasa di hunian serba terbatas. Saya tau, mereka ingin sekali menikmati hidup di hunian yang layak,” demikian Ridwan.
Pewarta: Muhammad Arshandi/Moh Ridwan
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
Sumber: Antaranews