PALU – Pembebasan tanah, interlokasi dan pencairan dana bantuan masih menjadi masalah penanganan pascabencana yang sekarang ditahap rehab rekon. Pemerintah terus berupaya mengatasi kendala ini agar hak-hak korban secepatnya tertunaikan. Hal ini mengemuka pada rapat kerja teknis (rekaernis) di Makorem Palu beberapa waktu lalu untuk mengevaluasi penanganan pascabencana di Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong.
Tenaga Ahli BNPB Mayor Jenderal (Purn) Amrin mengatakan, koordinasi harus dilakukan untuk membicarakan bersama semua masalah yang ada. Tidak mungkin ada masalah yang tidak bisa dituntaskan. Ini orientasinya kepentingan masyarakat bukan kepentingan bisnis. Sampai sekarang kasian masyarakat yang masih tinggal di tenda – tenda dan huntara sehingga diharapkan dapat secepatnya dituntaskan segala masalah yang ada,” terang tenaga ahli BNPB ini.
Ia mengatakan, tahap II ini sudah bisa dimulai, maka personel tentara akan ditambahkan lagi. Saat ini baru 250 personel yang diturunkan karena masih fokus menyelesaikan yang terlambat dari tahap I.
Pengalaman tahap I, katanya, bisa dijadikan bahan evaluasi untuk mencari aplikator yang benar-benar mau bekerja mengabdi kepada masarakat. ”Saya pastikan kehadiran TNI tidak mengganggu atau mengurangi dana stimulan untuk penyintas, karena alokasi dananya sudah ada,” tambahnya.
Sedangkan, Dansatgas Kolonel Inf Agus Sasmita mengatakan, meski masih mengalami sejumlah kendala, pihaknya optimistis pembangunan huntap bagi masyarakat dapat ditempati sebelum Lebaran Idul Fitri 2020 mendatang.
“Kita Harus Optimis, jangan dulu bicara kesulitan ini itu, kendala lainnya, pokoknya kita tancap dulu, jangan dulu pesimis, kita kerjakan saja, bila perlu kita kerja siang dan malam.” terang Dansatgas.
Secara terperinci Kolonel Inf Agus Sasmita mengatakan, salah satu kendala yang ditemui di lapangan yakni ketersediaan bahan panel, hal itu menjadi kewenangan aplikator namun material pabrikasi itu yang membutuhkan banyak tenaga. Kekurangan tenaga menyediakan bahan baku berupa panel pabrikasi itu sudah barang tentu mempengaruhi percepatan pembangunan.
”Penambahan tenaga prosedurnya BNPB meminta melalui Mabes TNI. Satgas percepatan di Palu hanya menerima saja untuk kemudian melaksanakan. Normalnya untuk pembangunan satu unit rumah itu melibatkan tujuh pekerja TNI dan dalam satu pekan bangunan itu selesai terbangun, itupun jika ketersediaan bahan baku siap,” tambahnya.
Hal lain yang ditemui di lapangan kata Dansatgas yakni persoalan puing-puing bangunan di hunian insitu dan masalah ini juga jadi hal yang menghambat proses pembangunan. Seharusnya TNI dalam Satgas kata Danrem 132/Tadulako tugasnya hanya membangun, namun pada kenyataannya masih banyak puing di rumah insitu yang harus dibersihkan.
Bahkan anggota Satgas terlibat dalam menyerut kayu padahal seharusnya fokus pada pembangunan saja. Kendati demikian pihaknya mendukung adanya partisipasi masyarakat, namun pada kenyataannya tenaga kerja dalam hal ini masyarakat yang diberdayakan ternyata tidak tersedia bahkan beberapa pekerja yang dilibatkan dan sudah dibayar ternyata tidak mengerjakan tugasnya.
Dansatgas optimis target yang telah ditetapkan akan tercapai, olehnya itu peran semua pihak memastikan agar progres pembangunan berjalan beriringan mulai dari tahap pendanaan, aplikator dalam menyediakan bahan baku hingga ketersediaan tenaga kerja harus sejalan.