Monitoring Penyediaan Hunian Tetap di Sulawesi Tengah
Partisipatif & Inklusif
  • Beranda
  • Laporan Pemantauan
  • Berita Media
  • Dokumen Hunian Tetap
    • Dokumen Bank Dunia
    • Kebijakan Pemerintah
    • Dokumen LARAP
    • Dokumen Lainnya
  • Kirim Laporan
Berita Media

Pemda Diminta Serius Dukung Pembangunan Infrastruktur Pemulihan Bencana di Sulteng

oleh Redaksi 29/01/2020
oleh Redaksi 29/01/2020 110 dilihat
0
FacebookTwitterWhatsappTelegramLINEEmail

Palu – Perhatian Pemerintah daerah, khususnya di tiga wilayah terdampak bencana pada 28 September 2018 silam, diminta lebih serius  dalam mendukung program pemerintah pusat melalui Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah. Dukungan yang dimaksud adalah untuk membangun infrastruktur yang dibiayai oleh World Bank dalam rangka percepatan pemulihan bencana di masa rehabilitasi dan rekonstruksi.

Hal ini terungkap saat pemerintah pusat melalui PUPR melakukan rapat koordinasi pemulihan di bidang infrastruktur yang dipimpin langsung Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sulawesi Tengah,Ferdinand Kana Lo, S.T., M.T.. Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan di Kantor Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sulteng, di sekitar kompleks eks-lokasi STQ, Bukit Jabal Nur, Kelurahan Mantikulore, Rabu (29/01/2020). Selain Andre A. Bald, sebagai Task Team Leader of Central Sulawesi Rehabilitasi and Rehabilitation Project (CSRRP) World Bank, dan Astrid dari Perwakilan PUPR Astrid, rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh sejumlah kalangan,  di antaranya perwakilan Kemendagri RI, perwakilan Bappenas, Perwakilan Kemenkeu, Satker Infrastruktur,perwakilan NGO, Tim konsultan pendamping.

Ferdinand menuturkan bahwa percepatan pemulihan di bidang infrastuktur mengalami kendala karena lokasi penyediaan lahan yang telah ditetapkan belum masuk kategori clean and clear sesuai harapan World Bank. Oleh karena itu, masih butuh dukungan dari pemerintah daerah untuk mengatasinya.

Ia pun menyampaikan, untuk Kota Palu, Sigi, dan Donggala, pemerintah merencanakan pembangunan hunian tetap untuk masyarakat terdampak sebanyak 11.788 unit. Selain PUPR, beberapa NGO, termasuk Budha Tzu Chi, telah berkomitmen untuk turut membangun hunian tetap. Budha Tzu Chi akan memberikan bantuan sebanyak 3000 unit huntap untuk Kota Palu dan Kab. Sigi.

Menurut Ferdinand, ada beberapa lokasi yang telah diserahkan Kementerian ATR/BPN kepada PUPR sebagai lokasi huntap.  Namun, setelah dilakukan pembersihan lahan oleh PUPR ternyata ada oknum masyarakat setempat yang menghalangi sehingga menghambat pekerjaan tersebut. Ia pun berharap, dukungan penuh pemerintah daerah setempat untuk memfasilitasi permasalahan di lapangan agar rencana untuk meresmikan hunian tetap sebanyak 1.500 unit pada bulan April 2020 sebagaimana yang diharapkan Presiden Jokowi bisa terwujud.

“Kami berharap pemerintah setempat dapat membantu kami dalam menyelesaikan persoalan status tanah yang akan dibangunkan infrastruktur,hingga sekarang masih ada saja oknum yang main klaim lokasi yang akan dibangun “ Ungkap Ferdinand dalam rapat tersebut. Ferdinand pun berharap, World Bank dapat memberikan persetujuan pembangunan fasilitas rumah ibadah di lokasi hunian tetap.

Task Team Leader CSRRP, Andre Bald, menyampaikan bahwa soal pendanaan guna mendukung program infrastruktur di masa rehab-rekon bukanlah suatu permasalahan. Namun, pihak World Bank tidak dapat memberikan kompromi bilamana terdapat permasalahan lahan. Sesuai dengan ketentuan internasional, untuk pembangunan rumah ibadah di lokasi hunian tetap pun tidak dapat difasilitasi oleh World Bank .

Pusat Data dan Informasi Bencana Prov. Sulteng melalui wakil sekretaris Pusdatina Prov. Sulteng Adiman, S.H.,M.Si., menyampaikan bahwa masyarakat yang terdampak yang memilih tinggal di huntara atau di rumah keluarga sangat membutuhkan hunian tetap. Menurutnya, sebagaimana harapan Bapak Gubernur Sulteng, seluruh pihak yang memiliki kewenangan dan kepentingan  diharapkan untuk meningkatkan koordinasi  agar permasalahan lahan yang sudah diserahkan oleh Kementrian ATR /BPN kepada PUPR tidak memiliki permasalahan lagi di lapangan.***

 

Sumber : Humas Protokol Setda Pemprov Sulteng

0 komentar
0
FacebookTwitterWhatsappTelegramLINEEmail
Tulisan sebelumnya
Merasa Tidak Diprioritaskan di Huntap, Warga Tondo Ancam Segel Kantor Kelurahan
Tulisan selanjutnya
Pemkot Palu Diminta Hentikan Penggusuran Lahan di Desa Ngata Baru

Tulisan Terkait

Tersisa 3.600 Huntap Korban Bencana yang Belum Dibangun

17/05/2022

Belum Ada Kode dari Word Bank Bangun Huntap

17/05/2022

Huntap Tak Kunjung Tuntas, Huntara Susah Ditertibkan

14/05/2022

3,5 Tahun Penyintas di Huntara Tidak Baik-baik Saja

23/03/2022

Lahan Huntap Tondo II Belum Tuntas

02/03/2022

Rakor Penuntasan Masalah Lahan Huntap Tondo II

02/03/2022

Tinggalkan Komentar Urungkan Balasan

Simpan nama, email, dan situs saya di perambah ini untuk komentar saya selanjutnya.

Arsip

Tentang Situs Ini

Tentang Situs Ini

Situs ini didedikasikan sebagai media untuk memantau proses pelaksanaan penyediaan hunian tetap bagi korban bencana 28 September 2018 di Sulawesi Tengah.

Pemantauan ini dilakukan oleh Solidaritas Korban Pelanggaran HAM (SKP-HAM) Sulawesi Tengah. Kami memandang perlu untuk melakukan pemantauan ini sebagai bagian dari ikhtiar untuk turut berpartisipasi dalam proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sulawesi Tengah.

Kirim Laporan / Aduan

Jika Anda berkenan untuk mengirim berita, laporan, atau aduan yang terkait dengan proses pelaksanaan dan pembangunan hunian tetap, silahkan buka tautan berikut ini.

Kirim Berita, Laporan, atau Aduan

Alamat Kontak

Alamat Kontak

Rumah Peduli SKP-HAM Sulteng
Jl. Basuki Rahmat Lorong Saleko II
Birobuli Utara - Kota Palu
Phone: +62 818.436.919
WA: +62 818.436.919
Email: skp.ham.sulteng@gmail.com

@2019 - Didesain dan dikembangkan oleh SKP-HAM Sulteng

Monitoring Penyediaan Hunian Tetap di Sulawesi Tengah
  • Beranda
  • Laporan Pemantauan
  • Berita Media
  • Dokumen Hunian Tetap
    • Dokumen Bank Dunia
    • Kebijakan Pemerintah
    • Dokumen LARAP
    • Dokumen Lainnya
  • Kirim Laporan