Palu – Perhatian Pemerintah daerah, khususnya di tiga wilayah terdampak bencana pada 28 September 2018 silam, diminta lebih serius dalam mendukung program pemerintah pusat melalui Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah. Dukungan yang dimaksud adalah untuk membangun infrastruktur yang dibiayai oleh World Bank dalam rangka percepatan pemulihan bencana di masa rehabilitasi dan rekonstruksi.
Hal ini terungkap saat pemerintah pusat melalui PUPR melakukan rapat koordinasi pemulihan di bidang infrastruktur yang dipimpin langsung Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sulawesi Tengah,Ferdinand Kana Lo, S.T., M.T.. Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan di Kantor Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sulteng, di sekitar kompleks eks-lokasi STQ, Bukit Jabal Nur, Kelurahan Mantikulore, Rabu (29/01/2020). Selain Andre A. Bald, sebagai Task Team Leader of Central Sulawesi Rehabilitasi and Rehabilitation Project (CSRRP) World Bank, dan Astrid dari Perwakilan PUPR Astrid, rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh sejumlah kalangan, di antaranya perwakilan Kemendagri RI, perwakilan Bappenas, Perwakilan Kemenkeu, Satker Infrastruktur,perwakilan NGO, Tim konsultan pendamping.
Ferdinand menuturkan bahwa percepatan pemulihan di bidang infrastuktur mengalami kendala karena lokasi penyediaan lahan yang telah ditetapkan belum masuk kategori clean and clear sesuai harapan World Bank. Oleh karena itu, masih butuh dukungan dari pemerintah daerah untuk mengatasinya.
Ia pun menyampaikan, untuk Kota Palu, Sigi, dan Donggala, pemerintah merencanakan pembangunan hunian tetap untuk masyarakat terdampak sebanyak 11.788 unit. Selain PUPR, beberapa NGO, termasuk Budha Tzu Chi, telah berkomitmen untuk turut membangun hunian tetap. Budha Tzu Chi akan memberikan bantuan sebanyak 3000 unit huntap untuk Kota Palu dan Kab. Sigi.
Menurut Ferdinand, ada beberapa lokasi yang telah diserahkan Kementerian ATR/BPN kepada PUPR sebagai lokasi huntap. Namun, setelah dilakukan pembersihan lahan oleh PUPR ternyata ada oknum masyarakat setempat yang menghalangi sehingga menghambat pekerjaan tersebut. Ia pun berharap, dukungan penuh pemerintah daerah setempat untuk memfasilitasi permasalahan di lapangan agar rencana untuk meresmikan hunian tetap sebanyak 1.500 unit pada bulan April 2020 sebagaimana yang diharapkan Presiden Jokowi bisa terwujud.
“Kami berharap pemerintah setempat dapat membantu kami dalam menyelesaikan persoalan status tanah yang akan dibangunkan infrastruktur,hingga sekarang masih ada saja oknum yang main klaim lokasi yang akan dibangun “ Ungkap Ferdinand dalam rapat tersebut. Ferdinand pun berharap, World Bank dapat memberikan persetujuan pembangunan fasilitas rumah ibadah di lokasi hunian tetap.
Task Team Leader CSRRP, Andre Bald, menyampaikan bahwa soal pendanaan guna mendukung program infrastruktur di masa rehab-rekon bukanlah suatu permasalahan. Namun, pihak World Bank tidak dapat memberikan kompromi bilamana terdapat permasalahan lahan. Sesuai dengan ketentuan internasional, untuk pembangunan rumah ibadah di lokasi hunian tetap pun tidak dapat difasilitasi oleh World Bank .
Pusat Data dan Informasi Bencana Prov. Sulteng melalui wakil sekretaris Pusdatina Prov. Sulteng Adiman, S.H.,M.Si., menyampaikan bahwa masyarakat yang terdampak yang memilih tinggal di huntara atau di rumah keluarga sangat membutuhkan hunian tetap. Menurutnya, sebagaimana harapan Bapak Gubernur Sulteng, seluruh pihak yang memiliki kewenangan dan kepentingan diharapkan untuk meningkatkan koordinasi agar permasalahan lahan yang sudah diserahkan oleh Kementrian ATR /BPN kepada PUPR tidak memiliki permasalahan lagi di lapangan.***
Sumber : Humas Protokol Setda Pemprov Sulteng