Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah, meminta penyintas yang kehilangan tempat tinggal akibat dampak gempa, tsunami dan likuefaksi agar segera melakukan verifikasi dan validasi data untuk menerima hunian tetap (huntap) skema relokasi kawasan.
“Verifikasi dan validasi data calon penerima huntap yang ikut relokasi kawasan di Kelurahan Tondo dan Talise, Kecamatan Mantikulore serta huntap Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga agar mendatangi kantor kelurahan masing-masing mengurus sejumlah dokumen administrasi,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu Singgi B Prasetyo yang ditemui, di Palu, Rabu.
Dia menjelaskan, kegiatan verifikasi dan validasi dimaksudkan untuk pencocokan kembali data penerima huntap agar tidak terjadi ganda, sehingga data yang diusulkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) nanti benar-benar valid dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Meski begitu, sejak kegiatan tersebut di buka pada Senin (22/3), penyintas yang ikut program relokasi kawasan belum antusias menyelesaikan pengurusan sejumlah dokumen yang dipersyaratkan, dan batas layanan validasi relokasi hingga tanggal 3 April 2021.
“Syarat ikut relokasi kawasan yakni warga kehilangan tempat tinggal, lalu memiliki hak atas lahan dan bangunan ditinggali sebelumnya, kemudian belum pernah mendapat bantuan dana stimulan maupun bantuan bencana dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada program yang sama, termasuk mereka yang tinggal di zona merah,” ucap Singgi.
Selain itu, Pemkot Palu juga tetap melakukan pendataan terhadap penyintas korban gempa dan likuefaksi Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan untuk diupayakan hunian layak bagi mereka yang berada di wilayah kelurahan Tersebut, begitu pun warga penyintas Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat.
“Pada intinya Pemkot Palu mengakomodasi warga terdampak untuk mendapatkan huntap, dengan catatan harus memenuhi syarat,” katanya.
Ia mengatakan, data valid akan menjadi acuan Pemkot Palu dalam memfasilitasi penyintas memperoleh huntap di sejumlah kawasan relokasi yang sudah ditetapkan pemerintah, di samping itu mengurangi beban kerja petugas lapangan.
“Pada proses verifikasi dan validasi kami menemukan sejumlah data ganda, mereka yang sudah menerima dana stimulan bencana memasukkan kembali data untuk menerima huntap. Olehnya saya berharap agar masyarakat menyampaikan data dengan sebenar-benarnya,” demikian Singgi.
Sumber : Antaranews
Indonesian
English