Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah, menawarkan empat opsi model relokasi kepada korban gempa dan likuefaksi Kelurahan Petobo, Palu Selatan. Pilihan tersebut diberikan karena tidak ada kejelasan status lahan untuk pembangunan hunian tetap di wilayah tersebut.
“Empat tawaran ini saya kembalikan kepada masyarakat mau atau tidak. Kalau tidak mau mari kita cari solusi lain supaya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi khusus warga Kelurahan Petobo secepatnya bisa terlaksana,” kata Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, saat bertemu dengan korban likuefaksi Petobo di Palu, Minggu, 30 Mei 2021.
Hadianto menilai empat tawaran tersebut sebagai solusi dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi penyintas Petobo atas ketidakpastian lahan untuk pembangunan huntap di wilayah tersebut karena sedang bersengketa.
Oleh karena itu, Pemkot Palu meminta korban gempa dan likuefaksi menentukan sikap atas empat tawaran yang di sampaikan.
Empat opsi itu yakni relokasi ke kawasan huntap Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, kemudian relokasi ke kawasan huntap Talise, Kecamatan Mantikulore dan relokasi ke huntap Desa Pombewe, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi serta relokasi ke Desa Ngata Baru yang juga masuk di wilayah administrasi Sigi.
“Pemkot Palu tidak mampu membiayai pembebasan lahan huntap di area 800 meter perbatasan Kota Palu dan Sigi di wilayah Petobo karena pemilik lahan mematok harga pembebasan Rp500 ribu per meter. Kami sudah menghitung biaya pembebasan lahan membutuhkan dana Rp100 miliar lebih,” jelas Hadianto.
Sementara Ahmad G Lemba, salah satu tokoh Pemuda Kelurahan Petobo, mengatakan mewakili aspirasi masyarakat setempat, mereka tidak ingin di relokasi ke kawasan relokasi yang sudah disiapkan pemerintah karena masih ada lahan cukup luas di kelurahan tersebut.
Menurut dia lahan yang semula direncanakan menjadi tempat pembangunan huntap untuk warga setempat masih bisa dilakukan upaya negosiasi oleh pemerintah.
“Pemerintah memiliki kewenangan melakukan upaya negosiasi ulang, paling tidak harga yang dipatok Rp 500 ribu per meter bisa ditekan sehingga pembiayaannya tidak membengkak. Pada intinya warga terdampak yang kehilangan rumah atas dampak gempa dan likuefaksi 2018 lalu tidak mau di relokasi,” kata Ahmad.
Kesempatan yang sama, Kepala Balai Penyediaan Perumahan Sulawesi II Suko Wiyono, menambahkan kesiapan huntap yang sudah terbangun saat ini di kawasan relokasi huntap Pombewe, Kabupaten Sigi kurang lebih 400 unit di fasilitasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Ini kondisi hunian yang sudah siap di tempati. Kawasan huntap Pombewe juga dilengkapi dengan sejumlah fasilitas pendukung antara lain jaringan air bersih, jaringan listrik, ruang terbuka hijau dan jalan lingkungan termasuk sistem pengolahan air limbah terpadu,” ungkap Suko.
Dari pertemuan itu, muncul opsi tambahan atas usulan warga setempat yakni melakukan upaya negosiasi pembebasan lahan oleh pemerintah dengan kemampuan dana Pemkot Rp 100 ribu per meter.
Sumber: Medcom