Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah, terus melakukan upaya pemulihan atas dampak bencana gempa, tsunami dan likuefkasi yang melanda daerah tersebut tahun 2018.

“Meskipun di tengah pandemi COVID-19, upaya pemulihan pascabencana alam tetap kami lakukan sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap para penyintas,” kata Wali Kota Palu Hadianto Rasyid di Palu, Jumat.

Ia menjelaskan sebagai langkah pemulihan pascabencana, Pemkot Palu selalu membangun koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Salah satu bentuk pemulihan bencana yang terus berproses saat ini yakni, pembangunan hunian tetap (huntap) bari korban yang kehilangan tempat tinggal akibat dampak gempa, tsunami maupun likuefkasi tersebut.

“Pembangunan huntap tahap dua di kawasan relokasi Kelurahan Tondo dan Talise Valangguni Kecamatan Mantikulore terus berproses sambil melengkapi dokumen-dokumen administrasi,” kata Hadianto.

Di dua lokasi yang menjadi projek pembangunan huntap berbasis kawasan itu, kata dia, dikerjakan oleh Kementerian PUPR dengan menggunakan sistem bangunan “Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha)” sebagaimana yang telah terbangun sejumlah wilayah terdampak yang parah.

“Dalam waktu dekat saya akan bertemu dengan sejumlah tokoh masyarakat di Kelurahan Tondo sebagai salah satu kawasan relokasi pembangunan huntap korban bencana itu untuk membahas langkah-langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi,” ucap Hadianto.

Sesuai rencana awal Kementerian PUPR, akan membangun sekitar 3.358 unit huntap berbasis kawasan pada lahan relokasi Kelurahan Tondo dan Talise yang sebelum kegiatan konstruksi itu, pemerintah daerah setempat memastikan lahan tersebut telah ‘clear and clean’ atau siap dan tuntas pembesaran.

Hadianto mengemukakan percepatan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perlu kolaborasi antara Pemerintah Kota Palu maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah hingga pemerintah pusat agar seirama dan terarah langkah pemulihan, termasuk dukungan para pihak baik swasta maupun warga setempat.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat. Tanpa itu semua, sulit kita bergerak di lapangan,” demikian Hadianto.