Jelang tiga tahun pascabencana alam gempa bumi, tsunami dan likuefaksi, masih banyak masyarakat terdampak bencana pada 28 September 2018 lalu itu, yang bertahan di hunian sementara (huntara).
Salah satunya, warga yang tinggal di huntara Talise, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu.
Hingga kini, masih ada sekitar 100 kepala kelurga yang bertahan di huntara Talise. Bukan atas keinginan sendiri, namun tidak banyak pilihan, mereka terpaksa bertahan sambil menunggu giliraan diberikan hunian laik alias hunian tetap (huntap).
“Sudah dua tahun kami menunggu janji untuk dipindahan ke huntap, tapi tidak kunjung terjadi. Padahal, kami sering sekali didata oleh petugas yang datang ke huntara, tapi sampai sekarang, belum juga terlaksana,” kata salah seorang penghuni huntara Talise, Mastang kepada Sulteng Raya, Senin (20/9/2021).
Ia mengatakan, dari 120 KK yang tinggal di huntara Talise, baru 20 KK yang sudah pindah ke huntap.
“20 KK itu dipindahkan ke Huntap, karena mereka telah mempunyai Sertifikat tanah tempat huntap mereka. Semoga kami yang masih tinggal di huntara ini juga segera pindah kasian,” jelasnya.
Senada, Zulfikar, warga huntara Talise lainnya, berharap, segera dipindahkan ke huntap. Mengingat sudah dua tahun tinggal di huntara. Apalagi, kata dia, saat ini, huntara yang mereka tinggali sudah memprihatinkan dan tidak layak huni.
“Namanya juga terbuat dari tripleks. Sudah dua tahun kita huni, sudah banyak kerusakan. Sudah tidak layaklah. Tapi, tidak banyak pilihan kita di sini, sehingga, tinggal kita perbaiki dengan bahan seadanya kalau ada lagi yang rusak (bocor). Makanya, kami sangat harap Pemerintah secepatnya pindahkan kita ke huntap,” kata Zulfikar.
Selain berharap dapat segera dipindahkan ke huntap, mereka juga berharap agar Pemerintah memperhatikan kondisi huntara. Pasalnya, mereka juga kesulitan air bersih.
“Kondisi airpun kami kesusahan. Apalagi, kadang-kadang mesin air rusak. Belum lagi, ekonomi semakin susah dengan adanya pandemi Covid-19,” katanya.
Sementara itu, Amnati Ahmad, warga huntara Talise lainnya, juga berharap Pemerintah dapat memberikan huntap bagi dirinya bersama 21 KK lainnya. Pasalnya, meski Amnati Ahmad dan 21 KK lainnya adalah korban bencana alam dua tahun lalu, namun dipastikan mereka tidak dapat huntap.
“Ada 21 KK kami di sini yang tidak mendapatkan huntap, karena rumah yang rusak akibat gempa dan tsunami tempat kami dulu tinggal adalah milik Pemerintah. Semoga Pemerintah bisa tetap membantu kami mendapatkan hunian yang layak,” kata Amnati.
Sebelumnya diberitakan, pembangunan hunian tetap (huntap) Tondo II hingga kini belum dilanjutkan. Kondisi itu akibat lahan untuk pembangunan hunian bagi penyintas bencana alam gempa bumi, tsunami dan likuefaksi itu masih dalam proses clear and clean.
Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, mengatakan, sesuai laporan progres, setelah lahan dipastikan telah clear and clean, pembangunan huntap Tondo II segera dimulai. Ditargetkan, kata dia, pembangunan mulai dilaksanakan pada Oktober 2021 mendatang.
“Tondo II itu pekerjaan Pemerintah pusat, tanggung jawab kita (Pemkot Palu) adalah menyiapkan lahan. Artinya, memastikan bahwa lahan pembangunan betul-betul aman dan tidak bermasalah. Apalagi, sekarang Bank Dunia ingin benar-benar masalah lahan untuk pembangunan Huntap clear and clean. Insyaallah, bulan Oktober ini sudah berjalan,” kata Wali Kota Hadianto kepada Sulteng Raya, Kamis (23/9/2021).
Terkait permasalahan lahan, kata Hadi, Pemerintah Kota (Pemkot) Palu sudah melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat dan lembaga adat setempat. Pada prinsipnya, masyarakat Tondo sangat mendukung percepatan penyelesaian huntap. Namun, mereka berharap Pemerintah bisa memperhatikan hak-hak mereka.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Tondo yang telah mendukung percepatan Huntap.
“Kemungkinan skema yang akan kita berikan kepada keluarga kita di Tondo sama dengan skema di Talise, yakni land consolidation (konsolidasi tanah). Kalau di Talise kan Alhamdulillah sudah selesai konsolidasi, Tondo pun akan kita berikan konsolidasi tanah agar tetap mengakomodir masyarakat agar tidak merasa diabaikan,” jelasnya.
“Saya berterima kasih masyarakat di Tondo mendukung upaya percepatan. Tinggal memang ada hal-hal yang sifatnya yuridis yang menjadi pegangan kita agar supaya semua pekerjaan benar-benar berjalan baik,” tuturnya.
Sebagai informasi tambahan, land consolidation (LC) adalah penyesuaian yang direncanakan ulang dan penataan ulang bidang tanah yang terfragmentasi dan kepemilikannya. Ini biasanya diterapkan untuk membentuk kepemilikan tanah yang lebih besar dan lebih rasional.NDY/MG4
Sumber: Sulteng Raya