Ratusan warga Desa Loli mendatangi kantor DPRD Donggala, Selasa (25/8/2020). Kedatangan warga mempertanyakan nasib mereka yang hingga saat sekarang tidak ada kejelasan dari pihak pemerintah.
“Sudah dua tahun kami hidup menderita pasca bencana gempa dan tsunami 28 September 2018, hunian tetap tidak jelas. Dana stimulan dan jadup tidak ada kejelasan. Kita dilarang membangun hunian sementara di pinggir pantai, tetapi kita tidak diberi kejelasan mau tinggal dimana. Dua tahun kami hidup terkatung-katung, hidup di tenda kepanasan, kami bukan kopra pak dijemur,” kata perwakilan massa aksi dari Sulteng Bergerak, Amir.
Dikatakannya, Loli adalah penghasil pajak terbesar bagi Kabupeten Donggala, tetapi tak ada perhatian sedikit pun dari pemerintah. Bahkan terkesan pilih kasih dalam menangani persoalan korban bencana. Contoh di Banawa Tengah dan Banawa Selatan yang lebih diperhatiakn. Padahal jika berbicara dampak, Loli adalah adalah daearh kena gempa dan tsunami.
“Bagaiamana kalau kami tutup saja galian C, kami tutup seluruh akses jalan Donggala-Palu, jangan salahkan kami jika menggunakan cara-cara sendiri, anggota DPRD tolong perhatikan kami, hadirkan BPBD, Dinas Sosial, jangan cuma Banawa Tengah dan Banawa Selatan yang diperhatikan kami di Loli disepelekan,” tekannya.
Ketua DPRD Donggala Takwin yang menerima massa aksi mengatakan mengapresiasi aksi warga Loli yang mendatangi kantor DPRD, dan berjanji akan menindaklanjuti tuntutan warga dengan memanggil dinas terkait.
Warga penyintas dari Desa Lolo berunjuk rasa di kantor DPRD Donggala menuntut kejalasan tentang hunian tetap (huntap), Selasa (25/8/2020). (Foto: Metrosulawesi/ Tamsyir Ramli)
“Sampesuvu ku jangan takut untuk berkata benar, kalau urusan dunia kita masih bisa baku pule-pule (baku ajar bodoh) tetapi kalau urusan akhirat jangan coba-coba, atas nama pimpinan DPRD kami menyambut baik kedatangan warga untuk berdialog mencari solusi, mari kita masuk ke ruang sidang utama, kami akan hubungi BPBD, Dinas Perumahan, dan Dinsos,” ajak Ketua DPRD.
Dengan pengawalan super ketat aparat Polres dan Polsek, massa aksi memasuki ruanagn sidang utama untuk berdialaog dengan pihak terkait. Tetapi hingga sore hari tak ada satu pun dinas terkait yang mau hadir menemui massa aksi yang sudah menunggu di runag sidang utama DPRD.
“Pihak terkait sudah ditelepon, tetapi mereka menjawab tidak mau hadir. Jadi saran saya DPRD akan melayangkan surat ke bupati meminta kejelasan kapan menyelesaiakan persoalan Desa Loli. Opsi kedua, RDP (rapat dengar pendapat) cepetanya dan warga harus hadir, dan opsi terakhir warga harus bicara kepada bupati Donggala, karena kalau bupati telepon kadisnya pasti takut,” kata Ketua Fraksi NasDem Moh Taufik saat beraudince dengan warga penyintas di ruang sidang utama.
Setelah mendengar penjelasan anggota DPRD, massa aksi kemudian bergeser menuju kantor Bupati, tetapi Bupati Kasman Lassa tidak berada di kantronya.
Sumber: Metro Sulawesi