Puluhan penyintas bencana alam 28 September 2018 lalu bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Untad (Bemut), Majelis Mahasiswa Untad (MM) dan Celebes Bergerak yang tergabung dalam penyintas Huntara Kota Palu melakukan aksi demonstrasi di halaman kantor Wali Kota Palu, bertepatan saat acara seremonial peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-43 Kota Palu sedang berlangsung, Senin (27/9/2021).
Terdapat empat hal menjadi tuntutan para penyintas. Pertama, warga terdampak bencana tidak memiliki alas hak agar diberikan lahan untuk membangun hunian layak.
Kedua, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Palu mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) di Kota Palu.
Ketiga, meminta Pemkot Palu agar memberikan kepastian hukum atas hak keperdataan tanah warga di zona rawan bencana, serta memberikan dana jaminan hidup kepada penyintas bencana.
Salah seorang warga Huntara Donggala Kodi, Safrullah Hidayat, menyampaikan, kedatangan para penyintas hanya ingin meminta janji Wali Kota Palu terkait dengan hunian layak untuk warga tinggal di huntara.
“Penyintas yang hadir adalah penyintas yang bapak janji. Sebelum bapak menjadi wali kota, bapak datang ke Huntara menyalami kami dengan senyum manis dan saat ini janji manis itu di tagih langsung oleh para penyintas,” kata Safrullah saat melakukan orasi.
Menurutnya, setiap kali ditanyakan terkait nasib para penyintas, Wali Kota Palu hanya selalu menjawab bahwa datanya belum jelas. Sementara, kata dia, saat ini sudah masuk tahun ketiga pascabencana.
Dalam orasinya, ia juga menyampaikan, perayaan ulang tahun Kota Palu sangat miris. Sebab, kata dia, di saat para penyintas merintih justru Pemkot Palu malah bersenang-senang merayakan hari jadinya.
“Seolah-olah tidak ada permasalahan di Kota Palu dengan meramaikan lagi acara ini. Disaat orang di Huntara lagi merintih akan tetapi Pemkot hanya merayakan ulang tahun Kota Palu dengan gembira,” ujarnya.
“Ini sudah tiga tahun, tetapi kita masih tinggal di huntara. Andai kata, bapak (Wali Kota Palu, red) mau rasakan bagaimana rasanya tinggal di huntara, menahan dingin di sana, panas dan juga kekurangan air. Coba bapak (Wali Kota Palu) datang ke huntara dan tinggal beberapa hari bersama kami,” lanjutnya.
Menanggapi aksi para penyintas, Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, menerangkan, terhentinya pembangunan huntap bagi penyintas bencana akibat masalah lahan belum klir.
Menurutnya, sejumlah masyarakat di Kelurahan Talise keberatan dengan lahan yang telah ditetapkan untuk pembangunan huntap, karena menurut masyarakat Talise itu tanah mereka.
“Tetapi, Alhamdulillah setelah kita bicarakan dengan masyarakat Talise, akhirnya mereka menerima sudah untuk pembangunan huntap,” jelas Hadi.
Hadi mengatakan, pembangunan huntap di tanah hasil konsolidasi antara Pemerintah dan masyarakat akan dimulai pekerjaannya setelah dirapikan terlebih dahulu agar layak untuk pembangunan Huntap.
“Kita Pemerintah ini semua ada aturannya, bukan sekadar langsung-langsung berikan uang. Tetapi, ada namanya anggaran berjalan dan anggaran berjalan itu mulai bulan Oktober 2021. Maka, tanah yang diberikan masyarakat Talise itu kami matangkan untuk pembangunan huntap ketika mulai pekerjaan, maka pembangunan huntap di Talise berjalan,” kata Hadi.
Selain itu, Hadi juga menjelaskan, terkait permasalahan di Petobo itu akibat masyarakat enggan untuk pindah lantaran huntap disiapkan di Pombewe terlalu jauh bagi penyintas bencana Petobo.
Oleh karena itu, Pemkot Palu meminta masyarakat bersabar, karena pembangunan huntap selanjutnya ada di Talise dan Tondo.
“Walaupun Pombowe itu ada sekitar 500 Huntap yang kosong, tetapi tidak ada yang ingin ke sana, karena mereka tetap ingin tinggal di Palu. Begitu juga dengan yang di kampung Lere tidak mau juga ke sana karena alasan jaraknya sangat jauh,” jelasnya.
“Kita sudah berusaha menyelesaikan cepat agar supaya insyaallah bulan Oktober ini kementerian sudah bisa melakukan tender pekerjaan. Berdasarkan hasil pertemuan dengan kementerian pada bulan lalu, ditargetkan bahwa bulan puasa semoga sudah bisa tinggal di Huntap sebab pembangunan huntap itu dilaksanakan oleh kementerian bukan Pemerintah Kota Palu,” ucapnya. NDY
Sumber: Sulteng Raya