Monitoring Penyediaan Hunian Tetap di Sulawesi Tengah
Partisipatif & Inklusif
  • Beranda
  • Laporan Pemantauan
  • Berita Media
  • Dokumen Hunian Tetap
    • Dokumen Bank Dunia
    • Kebijakan Pemerintah
    • Dokumen LARAP
    • Dokumen Lainnya
  • Kirim Laporan
Berita Media

Sebagian Penyintas Petobo Tolak Edaran Relokasi

oleh Redaksi 08/04/2020
oleh Redaksi 08/04/2020 114 dilihat
0
FacebookTwitterWhatsappTelegramLINEEmail

PALU- Sejumlah penyintas Petobo harus menentukan sikap dan pilihan untuk mendapatkan hunian tetap (Huntap) satelit Petobo atau memilih relokasi menempati huntap telah ditentukan pemerintah.

Menanggapi hal itu sebagian penyintas menolak permintaan Pemerintah Kota Palu.

Salah satu penyintas Kelurahan Petobo, Asma mengatakan, dari informasi didapatkannya, Huntap Satelit Petobo tidak ada ketika pemerintah kembali membagikan formulir surat pernyataan bersedia direlokasi ke kelurahan Tondo, Talise Duyu atau relokasi huntap mandiri.

Ia menyebutkan, kalau memang tidak ada Huntap akan dibangun di kelurahan Petobo, maka lebih baik mereka diberikan dana stimulan sebagai ganti rugi. Bahkan mereka lebih baik kembali ke lokasi likuefaksi.

“Penting ada ganti rugi dan tidak ingin direlokasi ke kelurahan lain,” ujarnya Selasa (7/4).

Pada intinya kata dia, sebagian penyintas tidak mau direlokasi ke kelurahan lain , tetap bertahan 800 meter keatas dari areal likuefaksi.

Untuk itu kata dia, penyintas meminta agar Walikota Palu menemui langsung mereka dan menjelaskan apa kendala dan solusi lokasi Huntap satelit.

“Pada intinya tidak mau relokasi, segera cairkan dananya, ” ujarnya.

Sementara Lurah Petobo Alfin Hi. Ladjuni coba dikonfirmasi lewat nomor whatsap gawainya, 0852-4109-4XXX tidak membalasnya, ditelpon tidak diangkat.

formulir isian surat pernyataan warga calon penerima huntap tersebut, sampai batas waktu Senin (20/4).

Sesuai Surat Edaran Walikota Palu, Nomor 369/0720/DPKP/2020 ditujukan kepada semua Camat/Lurah se- Kota Palu tentang percepatan relokasi warga terdampak bencana alam gempa bumi, likuefaksi, tsunami pada zona rawan bencana IV (zona merah) Kota Palu.

Dalam surat edaran poin 9 bagi warga masyarakat lambat atau tidak menentukan sikap memilih sesuai surat pernyataan calon penghuni tetap, maka pemerintah tidak akan menyiapkan rumah huntap tahun anggaran 2020.

Sementara itu, dikonfirmasi media ini lewat WA dan SMS ke nomor ponselnya, Walikota Hidayat juga belum membalas. (IKRAM)

 

Sumber: Media Alkhairat

0 komentar
0
FacebookTwitterWhatsappTelegramLINEEmail
Tulisan sebelumnya
Pembangunan Huntap di Palu Tetap Berjalan
Tulisan selanjutnya
Hunian Tetap, PUPR, dan Aturan Bank Dunia

Tulisan Terkait

Tersisa 3.600 Huntap Korban Bencana yang Belum Dibangun

17/05/2022

Belum Ada Kode dari Word Bank Bangun Huntap

17/05/2022

Huntap Tak Kunjung Tuntas, Huntara Susah Ditertibkan

14/05/2022

3,5 Tahun Penyintas di Huntara Tidak Baik-baik Saja

23/03/2022

Lahan Huntap Tondo II Belum Tuntas

02/03/2022

Rakor Penuntasan Masalah Lahan Huntap Tondo II

02/03/2022

Tinggalkan Komentar Urungkan Balasan

Simpan nama, email, dan situs saya di perambah ini untuk komentar saya selanjutnya.

Arsip

Tentang Situs Ini

Tentang Situs Ini

Situs ini didedikasikan sebagai media untuk memantau proses pelaksanaan penyediaan hunian tetap bagi korban bencana 28 September 2018 di Sulawesi Tengah.

Pemantauan ini dilakukan oleh Solidaritas Korban Pelanggaran HAM (SKP-HAM) Sulawesi Tengah. Kami memandang perlu untuk melakukan pemantauan ini sebagai bagian dari ikhtiar untuk turut berpartisipasi dalam proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sulawesi Tengah.

Kirim Laporan / Aduan

Jika Anda berkenan untuk mengirim berita, laporan, atau aduan yang terkait dengan proses pelaksanaan dan pembangunan hunian tetap, silahkan buka tautan berikut ini.

Kirim Berita, Laporan, atau Aduan

Alamat Kontak

Alamat Kontak

Rumah Peduli SKP-HAM Sulteng
Jl. Basuki Rahmat Lorong Saleko II
Birobuli Utara - Kota Palu
Phone: +62 818.436.919
WA: +62 818.436.919
Email: skp.ham.sulteng@gmail.com

@2019 - Didesain dan dikembangkan oleh SKP-HAM Sulteng

Monitoring Penyediaan Hunian Tetap di Sulawesi Tengah
  • Beranda
  • Laporan Pemantauan
  • Berita Media
  • Dokumen Hunian Tetap
    • Dokumen Bank Dunia
    • Kebijakan Pemerintah
    • Dokumen LARAP
    • Dokumen Lainnya
  • Kirim Laporan