Sesuai intruksi Presiden Joko Widodo, para penyintas bencana alam secepatnya harus mendiami hunian tetap (huntap). Hal itu kembali ditegaskan oleh Ketua Satgas Bencana Sulawesi Tengah, sekaligus Danrem 132 Tadulako, Kolonel Infantri, Agus Sasmita saat rapat koordinasi percepatan pembangunan perumahan dan pemukiman pascabencana Sulteng, Rabu (11/12/2019), di Aula Torabelo Polda Sulteng.
“Sebelum lebaran para penyintas sudah harus masuk ke dalam huntap khususnya bagi para penyintas yang akan direlokasi sesuai perintah Presiden RI,” ungkapnya.
Selain itu, progres tahap 1 pembangunan perumahan dan pemukiman di provinsi Sulawesi Tengah periode 7 November hingga 10 Desember 2019 kata Dandrem, sebanyak 729 unit 13 unit diantaranya dikerjakan oleh TNI. Sementara 716 unit lainya dibangun oleh non TNI.
Adapun pembangunan tersebut, meliputi Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) 36 unit, Rumah Instan Konvensional (Riko) 645 unit, Rumah Instan Ramah Gempa (Risma) 39 unit, dan Rumah Instan Kayu (Rika) 9 unit.
Menyikapi anggapan yang beredar, bahwa pihak TNI mengambil pengalokasian dana Stimulan di kota Palu sebut Dandrem, tidak benar adanya.
“TNI dalam hal ini sama sekali tidak mengganggu dana stimulan masyarakat maupun APBD provinsi/kabupaten/kota. Namun diambil dari dana alokasi khusus yang sudah dipersiapkan.
Jadi anggapan kalau TNI ngambil dari Rp. 50 juta dana stimulan itu salah. Justru kita membantu, ” akunya.
Sementara itu, Wali kota Palu, Hidayat dalam pemaparannya menyarankan agar Rapat Koordinasi terkait percepatan pembangunan pascabencana di Sulawesi Tengah tersebut, dilaksanakan secara berkala. Agar hal-hal yang telah dilaksanakan, dapat terus dievaluasi.
Turut hadir dalam kesempatan ini yaitu Kapolda Sulteng, Irjen Pol. Lukman W. Hariyanto, Bupati Donggala, Kasman Lassa, Wakil Bupati Sigi, Paulina, dan perwakilan BNPB.***
Sumber: Humas Pemkot Palu