SultengTerkini.Com, PALU– Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Longki Djanggola menerima laporan perkembangan pembangunan pemulihan dampak bencana dari Kepala Satgas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Dedy Permadi dan World Bank di ruang kerjanya, Jumat (31/1/2020).
Pada kesempatan itu, Gubernur Longki didampingi Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Elim Somba, Kadis Bina Marga, Syafullah Djafar, Kadis Perkimtan Imam Gazali.
Dedy Permadi menyampaikan, kunjungannya saat ini datang ke Kota Palu bersama World Bank, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk berdiskusi proses percepatan pemulihan dampak bencana termasuk pelaksanaan bantuan World Bank, Kamis (30/1/2020) yang dipimpin Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Elim Somba bersama seluruh pemanggu kepentingan.
“Saat ini kami laporkan kepada gubernur dan sekaligus meminta masukan dan dukungan penyelesaian kendala yang dihadapi terkait dengan pembangunan perumahan, bangunan gedung, jalan dan jembatan,” katanya.
Dedy Permadi menuturkan, untuk pembangunan perumahan tahap I, PUPR akan membangun sebanyak 1.610 unit dan tahap II sebanyak 7.178 unit dan Buddha Tzu Chi 3.000 unit, sehingga bisa terpenuhi 11.788 unit rumah sesuai kebutuhan yang sudah ditetapkan gubernur atas hasil usulan Walikota, Bupati Sigi dan Donggala.
Tetapi katanya, dalam pelaksanaan pembangunannya masih terdapat permasalahan terkait dengan tanah dan fasilitas pendukung seperti di lokasi hunian tetap (hunta) Pombewe sangat kesulitan mencari sumber air bersih dan lokasi huntap duyu masih ada permasalahan lokasi yang dikomplain masyarakat.
Menurutnya, lokasi huntap belum sinkron dengan sistem pemukiman kota terkait dengan drainasenya dan diharapkan huntap kedepan masuk pada sistem pemukiman perkotaan dengan ketersediaan sanitasi yang baik serta ketersedian tempat pembuangan akhir dan fasilitas umum.
Dedy meminta keseriusan bupati dan walikota Palu untuk menerbitkan surat keputusan terkait siapa masyarakat yang menempati rumah huntap, huntap satelit dan huntap mandiri supaya jelas berapa kebutuhan yang harus disiapkan.
“Perlu juga ada kepastian dari pemerintah terkait dengan bagaimana status tanah masyarakat yang berada pada zona rawan bencana (ZRB),” katanya.
Dia menyampaikan terkait dengan pembangunan gedung perlu dukungan amdal dan amdal lalin kiranya dapat didukung oleh pemda dalam penyusunannya dan kepastian kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Umum Anutapura Palu.
Kepala Dinas Bina Marga Sulteng, Syafullah Djafar menambahkan, penjelasan kepala satgas dalam hal ZRB, bahwa bupati dan walikota Palu dapat menyosialisasikan ZRB kepada masyarakat atas hasil kajian yang ditetapkan pada kantor Wapres sambil menunggu selesai dibahas dan ditetapkan peraturan daerah RDTR Provinsi Sulteng saat ini prosesnya masih menunggu persetujuan subtansi pemerintah pusat.
Elim Somba menuturkan, perlu penyampaian pemahaman kepada pemangku kepentingan terkait dengan kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Anutapura Palu, sehingga dukungan bantuan dari JICA dan World Bank dapat berjalan dengan baik dalam perbaikan kembali rumah sakit tersebut.
Gubernur Longki Djanggola menyampaikan terima kasih kepada Satgas PUPR dan World Bank atas laporan progres pelaksanaan pembangunan pemulihan dampak bencana.
Gubernur mengatakan, permasalahan dan kendala yang disampaikan Satgas PUPR semuanya bersifat non teknis semua, sehingga perlu pemahaman kepada pemangku kepentingan dan permasalahan dan kendala tersebut berada pada kewenangan walikota dan bupati.
Dia meminta kepada satgas agar menyampaikan hal tersebut secara tertulis supaya menjadi dasar kepada pemerintah provinsi untuk menindaklanjuti kepada walikota Palu dan bupati.
Gubernur juga menegaskan, terkait dengan lokasi likuefaksi Petobo dan Balaroa sudah disepakati menjadi memorial park dan kepastian tanah masyarakat yang berada pada ZRB akan dibicarakan khusus dengan bupati dan walikota Palu.
Longki menyampaikan apresiasi terkait dengan progres pembangunan Gumbasa.
“Saat ini masyarakat saya lihat sudah punya harapan dan sudah mulai menanam jagung, tetapi progresnya sudah sangat memberikan harapan kepada masyarakat dan untuk pembangunan kembali wilayah tangguh bencana yang sudah ditetapkan Gubernur sangat mendukung PUPR dapat menggandeng Ombudsman untuk mendampingi,” katanya.
Dia menyampaikan akan terus melakukan evaluasi dan memonitoring seluruh kegiatan percepatan pemulihan dampak bencana agar dapat terlaksana sesuai progres yang sudah ditetapkan. CAL
Sumber: Sulteng Terkini