Monitoring Penyediaan Hunian Tetap di Sulawesi Tengah
Partisipatif & Inklusif
  • Beranda
  • Laporan Pemantauan
  • Berita Media
  • Dokumen Hunian Tetap
    • Dokumen Bank Dunia
    • Kebijakan Pemerintah
    • Dokumen LARAP
    • Dokumen Lainnya
  • Kirim Laporan
Berita Media

Pimpin Rapat di Palu, Wapres Maruf Amin Minta Pembangunan Huntap Tondo 2 Dipercepat

oleh Redaksi 06/01/2022
oleh Redaksi 06/01/2022 28 dilihat
0
FacebookTwitterWhatsappTelegramLINEEmail

Sampai sejauh ini ada sekitar 3.000 korban bencana likuifaksi di Palu, Sulawesi Tengah, tahun 2018 lalu yang masih belum mendapatkan tempat hunian yang tetap. Sebagian mereka berada di Tondo 2.

Dalam rapat yang digelar di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Kamis siang (6/12), Wakil Presiden Maruf Amin menegaskan, persoalan ini perlu diselesaikan segera.

“Ini sudah lama. Perlu diselesaikan segera untuk menyelesaikan berbagai handycap,” ujar Wapres Maruf Amin.

Hadir dalam rapat tersebut Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Surya Tjandra, serta Guberbur Sulteng Rusdy Mastura dan pejabat-pejabat lain yang terkait.

Wapres mengatakan, dari informasi yang diterimanya, pembangunan hunian tetap Tondo 2 terkendala karena berbagai hal.

“Pertama, masalah klaim masyarakat. Kedua, rencana Walikota membangun kota satelit,” ujar Wapres merinci.

Dia juga mengatakan, ada lokasi yang sudah disiapkan, namun letaknya agak jauh dari lokasi awal korban. Walaupun, sambung Wapres, Kementerian PUPR sudah siap membantu pembangunan infrastruktur jalan.

“Tapi terkendala oleh masyarakat yang tidak ingin dipindahkan karena mereka berprofesi sebagai nelayan,” kata Wapres Maruf Amin lagi.

“Kalau memang di Tondo 2 bisa dibangun dan diatasi segera, itu lebih baik. Tapi kalau itu tidak mungkin, terpaksa seluruhnya dipindahkan ke Pombewe. Saya kira simple saja,” demikian Wapres Maruf Amin saat membuka rapat.

Pombewe sendiri jaraknya sekitar 22 kilometer dari Kota Palu dan memakan waktu sekitar satu jam perjalanan.

Saat laporan ini diturunkan, rapat masih berlangsung.

Sumber: RMOL
0 komentar
0
FacebookTwitterWhatsappTelegramLINEEmail
Tulisan sebelumnya
Pemkot Palu Rencana Bangun Huntap Eks-Rusunawa Lere Tahun Ini
Tulisan selanjutnya
Wapres Minta Gubernur Sulteng dan Walikota Palu Bersinergi Tuntaskan Pemulihan Pascabencana

Tulisan Terkait

Pemkab Sigi Gelar Rapat Percepatan Rehab-Rekon Pascabencana

11/06/2022

Pembangunan Huntap Jadi Prioritas Pansus Padagimo Jilid Tiga

09/06/2022

Huntap Tak Kunjung Dibangun, Penyintas di Sirenja Ancam Blokir Jalan

08/06/2022

Ribuan Warga Terdampak Bencana di Sulteng Masih Menantikan Hunian Tetap

29/05/2022

Pembangunan Huntap di Kota Palu Dilanjutkan Juli

28/05/2022

3.463 Unit Huntap Korban Bencana Sulteng Sudah Dihuni

20/05/2022

Tinggalkan Komentar Urungkan Balasan

Simpan nama, email, dan situs saya di perambah ini untuk komentar saya selanjutnya.

Arsip

Tentang Situs Ini

Tentang Situs Ini

Situs ini didedikasikan sebagai media untuk memantau proses pelaksanaan penyediaan hunian tetap bagi korban bencana 28 September 2018 di Sulawesi Tengah.

Pemantauan ini dilakukan oleh Solidaritas Korban Pelanggaran HAM (SKP-HAM) Sulawesi Tengah. Kami memandang perlu untuk melakukan pemantauan ini sebagai bagian dari ikhtiar untuk turut berpartisipasi dalam proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sulawesi Tengah.

Kirim Laporan / Aduan

Jika Anda berkenan untuk mengirim berita, laporan, atau aduan yang terkait dengan proses pelaksanaan dan pembangunan hunian tetap, silahkan buka tautan berikut ini.

Kirim Berita, Laporan, atau Aduan

Alamat Kontak

Alamat Kontak

Rumah Peduli SKP-HAM Sulteng
Jl. Basuki Rahmat Lorong Saleko II
Birobuli Utara - Kota Palu
Phone: +62 818.436.919
WA: +62 818.436.919
Email: skp.ham.sulteng@gmail.com

@2019 - Didesain dan dikembangkan oleh SKP-HAM Sulteng

Monitoring Penyediaan Hunian Tetap di Sulawesi Tengah
  • Beranda
  • Laporan Pemantauan
  • Berita Media
  • Dokumen Hunian Tetap
    • Dokumen Bank Dunia
    • Kebijakan Pemerintah
    • Dokumen LARAP
    • Dokumen Lainnya
  • Kirim Laporan