Kebijakan Pemerintah

Berikut ini adalah sejumlah kebijakan pemerintah yang terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sulawesi Tengah.

TERKAIT DENGAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SULTENG
JUDUL DOKUMENTANGGALBAHASA
Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penuntasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuefaksi di Provinsi Sulawesi Tengah14 September 2022Indonesia
SK Gubernur Sulteng tentang Pedoman Peran Serta Lembaga Nonpemerintah dalam Bantuan Pembangunan Hunian bagi Korban Gempa18 Februari 2020Indonesia
SK Gubernur Sulteng tentang Pembatasan Penggunaan Asbes dalam Pembangunan Hunian18 Februari 2020Indonesia
SK Walikota Palu tentang Kelompok Kerja LARAP Program Rehabilitasi & Rekonstruksi01 Oktober 2019Indonesia
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana12 April 2019Indonesia
Rencana Induk Pemulihan dan Pembangunan Kembali Wilayah Pascabenca Provinsi Sulawesi Tengah14 Desember 2018Indonesia
Instruksi Presiden (INPRES) tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan Wilayah Terdampak Lainnya28 November 2018Indonesia
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana26 April 2007Indonesia
TERKAIT DENGAN PENGADAAN LAHAN
JUDUL DOKUMENTANGGALBAHASA
Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional10 Agustus 2018Indonesia
Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 201228 Desember 2015Indonesia
Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 201217 Maret 2015Indonesia
Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 201218 September 2014Indonesia
Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012
24 April 2014Indonesia
Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembebasan Lahan30 Oktober 2012Indonesia
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum08 Agustus 2012Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

14 Januari 2012Indonesia

Dokumen Bank Dunia

Dokumen Bank Dunia yang terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sulawesi Tengah.

Dokumen LARAP

Dokumen Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) untuk hunian tetap.

Dokumen Lainnya

Berbagai dokumen lain yang memuat informasi seputar proses penyediaan hunian tetap.