Wakil Menteri (Wamen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, John Wempi Wetibo bersama Wamen Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Surya Tjandra melakukan kunjungan lapangan terkait pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (28/5/2021).
Kunjungan pertama dua wamen bersama rombongan itu adalah ke lokasi hunian tetap (huntap) di Kelurahan Duyu, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu.
Dalam kunjungannya, dua wamen itu didampingi Wali Kota Palu Hadianto Rasyid, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulteng Ferdinand Kana Lo dan sejumlah kepala balai lainnya di Kementerian PUPR.
Selanjutnya, dua wamen bersama rombongan meninjau lokasi huntap Tondo 1 dan huntap Talise, Kecamatan Mantikulore.
Di tiga lokasi huntap ini, dua wamen didampingi walikota berdialog mengenai progres dan kendala pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Palu, khususnya masalah pembangunan huntap beserta fasilitasnya.
Kepada sejumlah jurnalis, Wamen John Wempi mengaku bangga atas dukungan penuh Walikota Hadianto dalam penyelesaian huntap di Kota Palu.
Dia mengatakan, dirinya sengaja mengajak Wamen Surya Tjandra meninjau lokasi huntap karena PUPR tidak bisa membangun infrastruktur pascabencana jika tidak mendapat dukungan dari pihak ATR/BPN.
Dalam kunjungannya ketiga lokasi huntap itu, Wamen John menemui sejumlah kendala, khususnya masalah kekurangan lahan.
Dia menyebutkan, di lokasi huntap Talise yang akan dibangun sebanyak 1.800 unit itu masih terdapat kekurangan seluas sekitar lima hektare untuk pembangunan infrastruktur.
“Kita berharap tanggal 18 Juni 2021 kekurangan ini bisa teratasi,” katanya.
Selain itu kata dia, lokasi Huntap Duyu juga mengalami kekurangan lahan seluas 23 hektare.
Pada prinsipnya kata dia, pihak PUPR siap membangun huntap beserta segala infrastrukturnya jika masalah kekurangan lahan sudah teratasi.
Sementara itu, Wamen ATR/BPN, Surya Tjandra menyatakan pihaknya siap mendukung penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Palu, khususnya menyangkut masalah kekurangan lahan huntap.
Jika sebelumnya penyelesaian masalah lahan ditangani oleh pihak PU, namun saat ini diserahkan ke pihak Pemerintah Kota Palu agar prosesnya segera tuntas.
“Nanti pak wali akan membantu membereskan kekurangan lahan itu, setelah itu beres, kita akan langsung melakukan pembangunan,” katanya.
Dia optimis pembangunan huntap beserta infrastrukturnya bisa segera tuntas mengingat dukungan yang kuat dari dua kementerian di pusat dan pemerintah daerah setempat.
Menanggapi masalah kekurangan lahan itu di sejumlah huntap, Walikota Hadianto siap mengatasi masalah tersebut.
“InsyaAllah dalam waktu dekat masalah itu bisa cepat tuntas,” katanya.
Walikota membenarkan 18 Juni 2021 sebagai batas waktu terkait penyelesaian masalah kekurangan lahan tersebut.
Meski waktunya agak terbatas, namun pihaknya optimis bisa selesai, mengingat dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Palu itu tidak hanya dari APBN saja, tetapi juga dana pinjaman, tentunya memiliki batasan waktu yang harus cepat terserap.
“Sebab kalau tidak, ini bisa tidak berlanjut, dan tentunya akan menimbulkan kerugian, khususnya buat kita masyarakat Kota Palu,” katanya.
Olehnya walikota berharap dukungan dari masyarakat atas penyelesaian masalah lahan tersebut karena tanpa itu sulit terealisasi dan tentunya akan menghambat laju perkembangan Kota Palu. CAL
Sumber: Sulteng Terkini