Proses pembangunan huntap Tahap 2-CSRRP kembali mengalami keterlambatan. Sampai saat ini, belum ada satu pun paket kontrak yang selesai.
Peta sebaran lokasi hunian tetap relokasi bagi korban terdampak bencana Sulawesi Tengah.
Data terakhir sampai Desember 2024 (*)
Kepala keluarga terdampak bencana yang mendapatkan huntap
(*) Dihitung tanpa 39 unit hunian tetap di Lere, Kota Palu, yang dibiayai oleh APBN murni.
Kota Palu
0
Kabupaten Sigi
0
Kabupaten Donggala
0
Penyediaan hunian tetap Tahap I yang dilaksanakan oleh National Slum Upgrading Project—Contingency Emergency Response Component (NSUP—CERC) berlangsung dari November 2019 dan dilaporkan telah berakhir pada Juni 2022.
Merujuk pada dokumen CERC—Emergency Response Operations Manual, Pelaksanaan NSUP—CERC tidak boleh berlangsung lebih dari 26 bulan. Dalam catatan Tim Monitoring, pelaksanaan NSUP—CERC berlangsung sekitar 32 bulan.
Penyediaan hunian tetap Tahap II yang dilaksanakan oleh Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project (CSRRP) telah ditutup pada 31 Desember 2024.
Pelaksanaan CSRRP semestinya berlangsung sampai Juni 2024. Meskipun telah mendapatkan tambahan waktu sampai 31 Desember 2024, CSRRP tidak bisa menyelesaikan semua mandatnya. Pada saat CSRRP ditutup masih ada sejumlah infrastruktur permukiman yang belum selesai dan tidak ada pendampingan pascahuni terhadap warga terdampak bencana yang direlokasi.
Buku Build Back Bitter: Kegagalan Bank Dunia dan Pemerintah dalam Penyediaan Hunian Tetap Pascabencana di Sulawesi Tengah adalah intisari dan catatan kritis dari hasil temuan lima tahun pemantauan SKP-HAM Sulawesi Tengah terhadap proyek penyediaan hunian tetap pascabencana di Sulawesi Tengah yang dilaksanakan Kementerian PUPR dengan biaya utang Bank Dunia. Kehadirannya sekaligus ditujukan untuk menanggapi laporan akhir proyek yang telah dirilis oleh Kementerian PUPR dan Bank Dunia yang memberikan predikat “Memuaskan” atas pelaksanaan proyek tersebut.
Setelah melewati masa lelang yang panjang, WIKA terpilih menjadi kontraktor pelaksana pembangunan huntap Tahap 2A.
Warga terdampak bencana dan koalisi organisasi masyarakat sipil menyatakan gugatan, pemerintah telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia karena telah gagal dan lalai dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak warga terdampak bencana.
Diskusi Terbuka: Penyediaan Huntap Jalan Merayap
Ada beberapa koreksi di slide & presentasi:
- Menit 24:06, di slide tertulis di Pombewe, huntap yang sudah dan sedang dibangun 117 unit. Itu mestinya 1.177 unit.
- Menit 29:29, di slide tertulis sisa 280 unit. Itu mestinya 270 unit.
Slide presentasi (yang sudah dikoreksi) bisa diunduh di tautan berikut:
(Rev.) Presentasi Temuan Hasil Monitoring – Penyediaan Huntap Jalan Merayap
Sebanyak 5.216 unit huntap telah selesai konstruksi. Masih ada 382 unit yang sampai saat ini belum selesai dibangun.
Menurut Muhadjir, jarak waktu 6 tahun penyelesaian dari bencana sudah terlalu lama membuat warga menunggu.
Situs ini didedikasikan sebagai media untuk memantau proses pelaksanaan penyediaan hunian tetap bagi korban bencana 28 September 2018 di Sulawesi Tengah.
Pemantauan ini dilakukan oleh Solidaritas Korban Pelanggaran HAM (SKP-HAM) Sulawesi Tengah. Kami memandang perlu untuk melakukan pemantauan ini sebagai bagian dari ikhtiar untuk turut berpartisipasi dalam proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sulawesi Tengah.
Silahkan buka tautan berikut ini jika Anda berkenan untuk mengirim berita, laporan, atau aduan yang terkait dengan proses pelaksanaan pembangunan hunian tetap.
Rumah Peduli SKP-HAM Sulteng
Jl. Basuki Rahmat Lorong Saleko II
Birobuli Utara - Kota Palu
Phone: +62 818.436.919
WA: +62 818.436.919
Email: sekretariat@skp-ham.org