Monitoring Penyediaan Hunian Tetap di Sulawesi Tengah
  • Beranda
  • Catatan Pemantauan
  • Berita Media
  • Dokumen Hunian Tetap
    • Dokumen Bank Dunia
    • Kebijakan Pemerintah
    • Dokumen Pendukung Lainnya
Monitoring Penyediaan Hunian Tetap di Sulawesi Tengah
Partisipatif & Inklusif
  • Beranda
  • Catatan Pemantauan
  • Berita Media
  • Dokumen Hunian Tetap
    • Dokumen Bank Dunia
    • Kebijakan Pemerintah
    • Dokumen Pendukung Lainnya
Berita Media

Pascabencana Sulteng, Pembangunan Sejumlah Sekolah dan Puskesmas Masih Temui Kendala

oleh Redaksi 31/01/2020
oleh Redaksi 31/01/2020 61 dilihat

SultengTerkini.Com, PALU– Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah (Sulteng), Ferdinand Kana LO menuturkan, percepatan pemulihan  infrastuktur pascabencana, khususnya sarana pembangunan beberapa sekolah dan puskesmas yang berada di zona merah masih mengalami kendala.

Dia mengaku sampai saat ini pihaknya belum mengetahui di lokasi mana bangunan sekolah dan puskesmas tersebut (yang masuk zona merah) akan dipindahkan.

“Karena sampai saat ini kami belum menerima kejelasan pemindahan untuk penentuan lokasi baru,” katanya di Ruang Polibu Sekretariat Kantor Gubernur Sulteng, Kamis (30/1/2020).

Dia pun mengharapkan dukungan dari pemerintah daerah agar masalah tersebut bisa segera teratasi, sehingga pihaknya bisa menjalankan proses rehab rekon tersebut.

Sementara itu, pihak Bank Dunia (World Bank/WB) mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng atas peran koordinator rehab rekon pascabencana.

Andre Bald, Task Team Leader World Bank mengatakan, peran Pemprov Sulteng bukanlah pekerjaan yang mudah.

Karena katanya, begitu banyak pihak terlibat dalam proses rehab rekon pascabencana seperti pihak-pihak internasional, NGO dan pemerintah pusat, sehingga harus perlu koordinasi yang baik agar proses rehab rekon berjalan sebagaimana diharapkan.

Terkait di tingkat kebijakan, lembaga keuangan yang berkedudukan di Washington, Amerika Serikat tersebut berharap agar Pemprov Sulteng terus melakukan tugasnya dalam persoalan lahan untuk memberikan gambaran yang jelas terkait yang perlu dilakukan atau sudah dilakukan mengenai fasilitasi akuisisi lahan demi menunjang proses rehab rekon.

Karena menurutnya, Pemerintah Pusat telah sepakat untuk bekerjasama dengan Bank Dunia dan sudah menerima kebijakan yang ada di Bank Dunia.

“Kami adalah sebuah organisasi global. Oleh karena itu kebijakan yang kami terapkan disini itu sama dengan yang kami terapkan di Brazil, Cina, dan negara-negara lain. Jika pemerintah membutuhkan dana terkait akuisisi lahan, tolong beritahu kami, dan kami siap untuk membantu,” tegas Andre Balt.

Rapat bersama Bank Dunia/World Bank terkait proses rehab rekon ini dipimpin Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan, Bunga Elim Somba dan dihadiri Danrem 132/Tadulako Kolonel Inf Agus Sasmita, pemerintah daerah terdampak bencana alam serta instansi terkait.

Rapat koordinasi ini akan dilanjutkan pada Jumat (31/1/2020). CAL

 

Sumber: Sulteng Terkini

0 komentar
0
FacebookTwitterWhatsappTelegramLINEEmail
Tulisan sebelumnya
Siapkan Rp 25 M., Huntap di Donggala Terkendala Lahan
Tulisan selanjutnya
Rapat Koordinasi dengan World Bank, Bupati Sigi Paparkan Perkembangan Huntap

Tulisan Terkait

Arkom dan Penyintas Tompe Donggala Mulai Bangun Huntap

10/04/2021

Penyintas Likuefaksi Petobo Keluhkan Kinerja PT Waskita Bangun Huntap Mandiri

09/04/2021

BNPB Minta Rehab-Rekon Pascagempa Pasigala Harus Selesai Tahun Ini

01/04/2021

Pansus Dekot Palu: Penanganan Pasca Bencana Tidak “Jolas”

31/03/2021

Tuntut Kepastian Huntap dan Stimulan, Serikat Loli Raya Donggala Blokade...

27/03/2021

Janji Huntap Tak Direalisasikan, Warga Loli Blokir Jalan

27/03/2021

Tinggalkan Komentar Urungkan Balasan

Simpan nama, email, dan situs saya di perambah ini untuk komentar saya selanjutnya.

Tentang Situs Ini

Tentang Situs Ini

Situs ini didedikasikan sebagai media untuk memantau proses pelaksanaan penyediaan hunian tetap bagi korban bencana 28 September 2018 di Sulawesi Tengah.

Pemantauan ini dilakukan oleh Solidaritas Korban Pelanggaran HAM (SKP-HAM) Sulawesi Tengah. Kami memandang perlu untuk melakukan pemantauan ini sebagai bagian dari ikhtiar untuk turut berpartisipasi dalam proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sulawesi Tengah.

Kirim Laporan / Aduan

Jika Anda berkenan untuk mengirim berita, laporan, atau aduan yang terkait dengan proses pelaksanaan dan pembangunan hunian tetap, silahkan buka tautan berikut ini.

Kirim Berita, Laporan, atau Aduan

Alamat Kontak

Alamat Kontak

Rumah Peduli SKP-HAM Sulteng
Jl. Basuki Rahmat Lorong Saleko II
Birobuli Utara - Kota Palu
Phone: +62 818.436.919
WA: +62 818.436.919
Email: [email protected]

@2019 - Didesain dan dikembangkan oleh SKP-HAM Sulteng

id Indonesian
en Englishid Indonesian