Monitoring Penyediaan Hunian Tetap di Sulawesi Tengah
  • Beranda
  • Catatan Pemantauan
  • Berita Media
  • Dokumen Hunian Tetap
    • Dokumen Bank Dunia
    • Kebijakan Pemerintah
    • Dokumen Pendukung Lainnya
Monitoring Penyediaan Hunian Tetap di Sulawesi Tengah

Partisipatif & Inklusif

  • Beranda
  • Catatan Pemantauan
  • Berita Media
  • Dokumen Hunian Tetap
    • Dokumen Bank Dunia
    • Kebijakan Pemerintah
    • Dokumen Pendukung Lainnya
Berita Media

Pemda Diminta Prioritaskan Hunian Kelompok Rentan Bencana Sulteng

oleh Redaksi 26/02/2020
oleh Redaksi 26/02/2020 45 dilihat

Palu (ANTARA) – Direktur Pelaksana Yayasan Sikola Mombine, Risnawati meminta pemerintah pusat dan daerah terdampak bencan gempa, tsunami dan likuefaksi 2018 agar memprioritaskan hunian, utamanya hunian tetap (Huntap) yang kini tengah dibangun bagi kelompok rentan, utamanya perempuan dan anak.

Belajar dari dampak pembangunan hunian sementara (Huntara) bagi korban bencana yang tidak memperhatikan aspek tersebut, ia mengungkapkan banyak ditemukan kasus kekerasan dan pelecehan terhadap kaum perempuan.

“Akibat pembangunan hunian sangat tidak patut dan sanitasi yang tidak responsif. Kejadian di masa tanggap darurat pascabencana sampai hari ini kami mendampingi 43 kasus kekerasan terhadap perempuan dan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga),”katanya di Palu, Rabu.

Bahkan mirisnya, pihaknya menemukan pelaku yang masih di bawah umur berusia antara 8 sampai 10 tahun.

“Itu fakta yang terjadi di lapangan. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) yang tidak partisipatif dan tidak melihat bahwa perempuan dan kelompok rentan lainnya menjadi bagian dari pengambilan keputusan dalam proses rehab rekon,”ujarnya.<br>

Karena itu, dalam dialog yang dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu dan Donggala, ia meminta agar Huntap yang dibangun 40 persen ditujukan kepada para kelompok rentan.

“Berada di tengah-tengah hunian kelompok yang kuat agar mereka merasa aman. Ini harapan kami yang menjadi rekomendasi untuk pemerintah provinsi, kabupaten dan kota,”ucapnya.

 

Sumber: Antaranews

0 komentar
0
FacebookTwitterWhatsappTelegramLINEEmail
Tulisan sebelumnya
Digusur, Warga Talise Tuntut Keadilan
Tulisan selanjutnya
Pemkot Palu Upayakan 1.000 Huntap Tondo Bisa Ditempati April 2020

Tulisan Terkait

Realisasi Huntap di Palu Baru 2.080 Unit, Masih Kurang 4.000...

14/01/2021

PUPR Bangun 745 Hunian Tambahan untuk Korban Gempa Sulteng

13/01/2021

Kepala BP2W Sulteng : Bank Dunia Bekukan Dana Pembangunan Huntap...

12/01/2021

Pemerintah Bangun 3.050 Hunian Korban Gempa di Sulteng pada 2021-2022

12/01/2021

620 Hunian Tetap Segera Dihuni Korban Bencana Palu dan Sigi

12/01/2021

Pemkot Palu: 4000-an Keluarga Masih Menanti Hunian Tetap

11/01/2021

Tinggalkan Komentar Urungkan Balasan

Simpan nama, email, dan situs saya di perambah ini untuk komentar saya selanjutnya.

Tentang Situs Ini

Tentang Situs Ini

Situs ini didedikasikan sebagai media untuk memantau proses pelaksanaan penyediaan hunian tetap bagi korban bencana 28 September 2018 di Sulawesi Tengah.

Pemantauan ini dilakukan oleh Solidaritas Korban Pelanggaran HAM (SKP-HAM) Sulawesi Tengah. Kami memandang perlu untuk melakukan pemantauan ini sebagai bagian dari ikhtiar untuk turut berpartisipasi dalam proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sulawesi Tengah.

Kirim Berita atau Laporan

Jika Anda berkenan untuk mengirim berita atau laporan yang terkait dengan proses pelaksanaan dan pembangunan hunian tetap, silahkan buka tautan berikut ini.

Kirim Berita atau Laporan

Alamat Kontak

Alamat Kontak

Rumah Peduli SKP-HAM Sulteng
Jl. Basuki Rahmat Lorong Saleko II
Birobuli Utara - Kota Palu
Phone: +62 818.436.919
WA: +62 818.436.919
Email: skp.ham.sulteng@gmail.com

@2019 - Didesain dan dikembangkan oleh SKP-HAM Sulteng

id Indonesian
en Englishid Indonesian