Sebagian korban bencana alam gempa bumi dan likuefaksi di Balaroa, Kota Palu, Sulawesi Tengah, yang selama ini bertahan di tenda pengungsian dan hunian sementara, akhirnya bisa menempati hunian tetap yang disiapkan pemerintah di Kelurahan Balaroa.
“Saya sudah delapan malam di sini (huntap Balaroa). Saya yang pertama tinggal di sini,” kata seorang penyintas bencana, Dewi Listiawati, Rabu, 24 Juni 2020.
Dewi dan keluarganya merupakan salah satu korban bencana gempa dan likuefaksi Balaroa, Kota Palu, pada 28 September 2018. Dewi bersama seorang anak perempuannya berusia empat tahun menempati Blok F1 Nomor 1, Huntap Balaroa.
“Saya dapat rumah ini melalui cabut lot. Saya juga tidak menyangka kalau dapat rumah di lokasi ini,” ungkapnya.
Ia membeberkan di blok F1, baru dia dan dua tetangganya yang menempati rumah hunian tipe 36 berkonstruksi tahan gempa itu. Dewi mengaku merasa jauh lebih nyaman dibandingkan saat dia dan anaknya tinggal di tenda darurat berjarak 70 meter dari huntap.
“Kalau malam di sini ramai karena masih banyak pengungsi yang menempati tenda di sekitar sini. Mereka datang berfoto melihat suasana Kota Palu dari ketinggian,” tutur dia.
Baca juga:Aturan Relaksasi Resepsi Pernikahan di Bandung Segera Dikaji
Tak hanya nyaman untuk ditinggali, rumah yang terbuat dari konstruksi Risha (rumah instan sederhana sehat) itu, Dewi dan dua tetangganya sudah menikmati listrik, jalan lingkungan yang lebar, dan didukung dengan penerangan jalan.
“Air belum masuk karena baknya sementara dibangun,” sambung Dewi.
Huntap Balaroa ditetapkan sebagai lokasi pembangunan hunian korban bencana oleh pemerintah Kota Palu, karena sebagian masyarakat memilih bertahan alih-alih pindah lokasi tinggal.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Palu telah menyediakan lahan dan mendirikan rumah untuk korban bencana gempa, likuefaksi, dan tsunami. Namun pada akhirnya pemkot menjadikan lokasi itu sebagai wilayah huntap untuk didirikan 127 unit rumah.
“Sekarang tahap finishing, listriknya juga sebagian baru tahap pemasangan,” kata Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Palu, Yana.
Baca juga:Temanggung Bertekad Wujudkan Daerah Bebas Sampah Plastik
Dia mengatakan pemerintah belum menyerahkan secara resmi hunian tersebut kepada penyintas, namun sebagian penyintas sudah ada yang bersedia menempati rumah tersebut.
“Tapi dengan catatan jangan mengeluh karena fasilitasnya masih terbatas, seperti fasilitas air bersih masih dalam pembangunan, sebagian listrik juga belum terpasang,” jelas Yana.
Dia memperkirakan seluruh bangunan huntap akan rampung akhir Juli 2020. Pemerintah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) membangun rumah tersebut dengan anggaran Rp50 juta per unit berspesifikasi 36 berkonstruksi Risha. Dibangun dengan dinding batako tanpa plester di atas lahan 15×10 meter.
“Kami tidak membangun dapur. Nanti itu dibangun sendiri oleh pemiliknya karena ada lahan,” katanya.
Kawasan tersebut dibangun secara gotong rotong dengan dua sumber pembiayaan yakni APBD Kota Palu dan APBN. Khusus APBD Palu, digunakan antara lain membiayai pemetaan lahan, pembentukan badan jalan, talut, drainase dan sanitasi. Sementara APBN melalui dana DAK membangun fisik rumahnya.
Sumber: Antaranews
Indonesian
English