Penyelesaian Hunian Tetap (Huntap) untuk korban likuefaksi baik di Kelurahan Petobo maupun Balaroa hingga kini tak kunjung tuntas. Ratusan Kepala Keluarga pun hingga kini masih berdiam di
Hunian Sementara (Huntara). Bukan hanya karena persoalan proses relokasi tapi juga data korban yang berhak menerima huntap berbeda yang dimiliki pemerintah melalui BPBD dengan data Forum Korban Likuifaksi Balaroa.
Ketua Forum Korban Likuifaksi Balaroa, Abdurrahman Kasim kepada wartawan Selasa, 14 April 2021, membenarkan belum adanya kejelasan jumlah warga yang berhak mendapatkan hunian tetap (huntap). Hal itu disebabkan adanya perbedaan data yang dimiliki Forum Korban Likuifaksi Balaroa dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu.
Karenanya, Rahman Kasim meminta kepada BPBD Kota Palu untuk melibatkan Forum Korban Likuifaksi Balaroa dalam pendataan tersebut. Apalagi pihaknya mengklaim memiliki data yang lebih lengkap terkait jumlah korban atau warga Balaroa yang berhak menerima huntap.
“Kami minta kepada BPBD Kota Palu untuk melibatkan Forum Balaroa dalam pendataan tersebut. Itu penting agar tidak terjadi kesalahan dalam pendataan. Karena data yang kami miliki berbeda dengan data BPBD,” tandasnya.
Ia berharap agar pemerintah dan instansi terkait bisa bekerja lebih cepat menyelesaikan hak warga yang terdampak bencana likuifaksi 28 September 2018 silam. Desakan warga menurutnya sangat beralasan mengingat sudah hampir dua tahun lebih belum mendapatkan hunian tetap.
Namun di sisi lain, ia juga meminta kepada warga yang terdampak bencana likuifaksi dan belum menerima hunian tetap untuk tetap bersabar. Pihaknya akan terus memperjuangkan dan mengawal proses relokasi warga ke lokasi hunian tetap (huntap) baik yang berlokasi di Kelurahan Duyu maupun Kelurahan Tondo, dan Kelurahan Talise serta lokasi lain yang telah ditetapkan sebagai hunian tetap.
“Jadi saya minta warga untuk bersabar menunggu proses relokasi. Semoga berjalan lancar dan cepat,” harapnya.
Reporter: Djunaedi
Editor: Yusuf Bj
Sumber : Metro Sulawesi