WAKIL Presiden RI Jusuf Kalla (JK) meninjau pembangunan hunian tetap (huntap) untuk korban bencana gempa, tsunami, dan likuifaksi yang dibangun Yayasan Buddha Tzu Chi di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Palu, Sulawesi Tengah, Senin (7/10).
Dalam kunjungan ini, ia menginstruksikan agar Pemerintah Kota (Pemkot) Palu segera menyelesaikan persoalan pembebasan lahan yang masih ada.
Menurut JK, persoalan pembebasan lahan harus segera diselesaikan sehingga proses pembangunan huntap cepat selesai. Warga yang menjadi korban pun bisa segera menghuni tempat tersebut.
“Saya sudah minta untuk segera diselesaikan itu,” tegas JK seusai melakukan peninjauan.
Saat melakukan peninjauan bersama rombongan, Wapres mengecek dua unit huntap yang telah selesai. Ia pun menilai huntap sangat bagus.
“Huntap ini sudah bagus. Cepat diselesaikan saja,” imbuh JK.
Dikonfirmasi terpisah, Wali Kota Palu Hidayat akan segera menyelesaikan persoalan pembebasan lahan ini. Menurutnya, Wapres telah menginstruksikan langsung. Oleh karena itu, meski lahan tersebut dinilai masih bermasalah oleh Badan Pertanahan Nasional, Pemkot Palu akan berusaha menyelesaikan.
“Kita tabrak saja. Apa lagi tanah itu ada tumpang tindih HGU. Tadi kan Wapres sudah perintahkan ini semua diselesaikan,” tutur Hidayat.
Untuk diketahui, pembangunan huntap di Kelurahan Tondo ditargetkan sebanyak 1.500 unit. Namun karena terkendala pembebasan lahan terpaksa hanya 1.100 huntap yang bisa dibangun. Pasalnya, dari 84 hektare lahan yang telah di-SK kan Wali Kota Palu Hidayat, ternyata baru 30 hektare yang siap dibangun.
Koordinator Yayasan Buddha Tzu Chi Aida Angkasa mengatakan pembangunan huntap di Kelurahan Tondo sejatinya ditarget selesai 2020 mendatang. Di lahan 30 hektare yang baru diberikan ini, pihaknya belum bisa membangun sesuai target.
“30 hektare hanya cukup untuk 1.100 huntap. Makanya kami meminta kepada Pemkot Palu agar ditambah lagi lahannya,” kata Aida
Saat ini baru sekitar 200 huntap selesai dibangun. Pada lahan 30 hektare itu juga Buddha Tzu Chi hanya bisa membangun huntap. Untuk fasilitas umum seperti sekolah terpaksa belum bisa dibangun.
“Itu tadi kalau lahannya cukup kami bisa saja membangun. Sekarang 30 hektare hanya untuk huntap saja, fasilitas umum tidak cukup,” tegas Aida.(OL-5)
Sumber: Media Indonesia