tirto.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan hunian tetap (huntap) di Sulawesi Tengah selesai pada akhir 2020. Huntap tersebut dibangun sebagai strategi pemulihan dari kerusakan pascabencana gempa bumi yang disertai tsunami dan likuifaksi 2018 lalu.
Kepala Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR di Sulawesi Tengah Arie Setiadi Moerwanto mengatakan, huntap merupakan pengganti hunian sementara (huntara) yang telah dibangun. Rencananya, jumlah hunian tetap (huntap) yang mereka bangun sebanyak 11.788 Unit.
“Sesuai instruksi [Wakil Presiden Jusuf Kalla] segera diselesai tahun 2020. Nantinya Hak Guna Bangunan (HGB) yang habis kontraknya seperti di wilayah huntara Tondo tidak akan diperpanjang, dan akan diambil alih negara untuk menjadi pembangunan huntap,” kata Arie, dalam keterangan resmi yang diterima Tirto, Jumat (11/10/2019).
Arie membeberkan lahan yang dibutuhkan untuk membangun huntap tersebut yakni seluas 427,4 hektar dan pembangunanya tersebar dibeberapa tempat, seperti di Duyu sebanyak 450 unit, di Tondo – Talise 4.878 unit, di Pombawe sebanyak 3.000 unit, serta huntap satelit sebanyak 3.460 unit.
“Pada tahap awal akan dilakukan sebanyak 1.600 unit menggunakan teknologi rumah tahan gempa yakni Risha tipe 36 dengan biaya pembangunan Rp 50 juta per unit,” ujarnya.
Sedangkan untuk huntap satelit, pemerintah akan membangun di beberapa tempat, seperti di Desa Loru Kabupaten Sigi sebanyak 100 unit, Desa Sibalaya Utara Kabupaten Sigi 40 unit, Desa Lambara Kabupaten Sigi 100 unit, Desa Bangga Kabupaten Sigi 400 unit, Desa Salua Kabupaten Sigi sebanyak 200 unit, Kelurahan Ganti Kabupaten Nelayan sebanyak 125 unit, dan Desa Lompio Kabupaten Donggala sebanyak 230 unit. Pembangunan Huntap juga dilengkapi jalan lingkungan selebar 3 meter, menggunakan Beton serta utilasi lainnya seperti drainase, gorong-gorong, dan pedestrian.
Menurut Arie, huntap bukan merupakan ganti rugi, namun bantuan dari Pemerintah yang memiliki konsep rumah tumbuh.
“Kami juga tengah membahas usulan warga yang membutuhkan luasan rumah lebih besar karena jumlah anggota keluarganya banyak, sehingga diharapkan bisa dikerjakan dari awal pembangunan huntap,” tambah Arie.
Selain hunian untuk masyarakat, Kementerian PUPR juga merehabilitasi beberapa fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit Undata (Kota Palu), Rumah Sakit Anutapura (Kota Palu), Rehabilitasi Rumah Sakit Tora Belo (Kabupaten Sigi), Puskesmas Tipo (Kota Palu), dan Instalasi Farmasi Provinsi Sulteng (Kota Palu).
Kemudian juga merekonstruksi sekolah dan madrasah seperti di Kabupaten Donggala sebanyak 22 sekolah dan 14 madrasah, Kota Palu sebanyak 7 sekolah dan 2 madrasah, Kabupaten Sigi sebanyak 11 sekolah dan 19 madrasah, serta di Kabupaten Parimo sebanyak 2 sekolah dan 6 madrasah.
Sumber: Tirto