Ratusan korban gempa dan likuefaksi Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah bersedia mengikuti program hunian tetap (huntap) mandiri yang disediakan pemerintah.
“Huntap mandiri atau relokasi mandiri dibangun di lahan sendiri milik korban bencana yang ikut program ini,” ucap Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Palu Zulkifli yang di hubungi di Palu, Rabu.
Data sementara pemerintah kelurahan setempat, sekitar 281 Kepala Keluarga (KK) telah memasukan dokumen persyaratan untuk mendapatkan huntap mandiri dan sekitar 80-an diantaranya telah menentukan titik koordinat lokasi pembangunan nanti bersama instansi terkait.
Zulkifli menjelaskan, saat ini sudah ada sekitar 10 kelurahan di kota itu yang memasukkan berkas administrasi relokasi mandiri, sedangkan 10 kelurahan yang tersisa masih dalam tahap proses perampungan berkas.
“Lokasi huntap mandiri tidak boleh berdekatan dengan bekas likuefaksi atau berada di zona merah. lokasi yang direkomendasikan harus berada di zona aman, ini salah satu syarat yang harus dipenuhi masyarakat,” kata dia.
Dikemukakannya, setelah dokumen-dokumen administrasi dipersyaratkan lengkap, selanjutnya pihaknya akan mengajukan berkas-berkas tersebut kepada Wali Kota Palu Hidayat untuk dibuatkan surat keputusan sebelum diserahkan kepada Satuan Tugas (Satgas) rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa, tsunami dan likuefaksi Sulteng.
Sesuai keinginan presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungannya meninjau perkembangan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Palu dan sekitarnya tahun 2019 lalu, bahwa korban bencana tahun ini sudah harus tinggal di huntap sebagai rumah permanen yang mereka tempati.
Meski begitu, hingga kini penyintas Kota Palu masih tinggal di hunian sementara (huntara), bahkan sebagian masih bertahan di selter-selter pengungsian.
“Paling tidak dokumen persyaratan huntap mandiri harus selesai Mei mendatang untuk selanjutnya di kirim ke Satgas rehab-rekon Sulteng guna memeulai tahapan pembangunan,” kata dia menjelaskan.
Di Petobo terlah direncanakan pembangunan huntap satelit, bahkan sudah dilakukan pematangan lahan. Namun hingga kini rencana itu belum juga terealisasi, sebab di lokasi tersebut terdapat tumpang tindih alas hak/serifikat kepemilikan tanah, padahal lokasi tersebut merupakan lahan pemerintah.
Sementara, batas waktu tinggal di huntara hanya sampai Bulan Desember 2020 sesuai kesepakatan pemerintah.
Selain huntap mandiri, tercatat sekitar 221 korban likuefaksi Petobo yang mau direlokasi ke sejumlah lokasi huntap disediakan pemerintah diantaranya, 164 KK di relokasi ke huntap Tondo, 54 KK di relokasi ke huntap Talise, Kecamatan Mantikulore dan tiga KK di reloasi ke huntap Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga.
Sumber : Antaranews